Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron/Net

Politik

Herman Khaeron: BUMN Harus Dikelola Secara Terukur, Jangan Jorjoran Berutang

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 13:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek strategis nasional harus segera dihentikan untuk menyelamatkan perusahaan BUMN yang terlilit utang menggunung. Sebab, berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) utang luar neger BUMN per Maret 2021 mencapai 59,65 miliar dolar atau setara Rp 851,160 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengurai bahwa APBN saat ini memang tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Atas alasan itu, instrumen yang digunakan adalah kerjasama BUMN dan swasta yang pembiayaannya melalui utang.

Namun dalam kondisi pandemi, BUMN tampak terseok-seok. Herman Khaeron pun meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pengerjaan proyek yang berbuntut pada utang membengkak BUMN.

“Jangan jorjoran dalam berutang, harus dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam pengembalian utang tersebut,” katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu Kamis (10/6).

Dia juga mengingatkan bahwa utang BUMN yang membengkak bukan hanya disebabkan adanya proyek strategis nasional, tapi juga utang lama BUMN yang tiap tahunnya terus menggunung, seperti Garuda dan PTPN.

"Besarnya utang BUMN bukan saja karena proyek infrastruktur, namun banyak pula BUMN yang sudah terjerat utang sebelumnya misalnya PTPN, Bulog, dan Garuda,” urainya.

Tak lupa politisi Partai Demokrat ini menjabarkan sejumlah perusahaan BUMN yang sudah gulung tikar karena terlilit utang besar.

“Semisal Merpati, PT Kertas Kraft Aceh (KKA) dan PT Industri Gelas,” tandasnya.

Populer

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

UPDATE

BRI Tanjung Duren Serahkan Grand Prize Mobil Ke Pemenang Panen Hadiah Simpedes

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:37

Komite Eksekutif KAMI Usul Dibuat Dewan Vaksin Nasional untuk Pelototi Anggaran Rp 10 Triliun yang Dicairkan SMI

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:28

Akpol 91 Maknai 30 Tahun Mengabdi, Kapolda NTB Bagikan 1.000 Paket Bansos

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:26

Peneliti: Melonggarkan Pembatasan Covid-19 Berpotensi Ciptakan Strain Baru yang Kebal Vaksin

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:18

JPU Sudah Tepat Menolak Eksepsi Terdakwa Asusila di Lampung

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17

Bantu Myanmar Perangi Covid-19, Singapura Siap Kirim 200 Konsentrator Oksigen

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:59

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 di Yogyakarta

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:55

Terinspirasi Vaksinasi Door to Door BIN, Bupati Banjarnegara: Kegiatan Efektif dan Tidak Membuang Biaya

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:46

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,1 Persen Tahun 2021, Kenapa?

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:44

Herman Herry dan Ihsan Yunus Muncul di Analis Yuridis Tuntutan, Dapat Kuota Bansos dari Juliari Batubara

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:31

Selengkapnya