Anggota komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Alfath/Net
Komisi III DPR RI bersama mitra kerja mengadakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Lembaga (KL) Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan tiga mitra yakni Kemenkumham, Kejagung dan Polri.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing institusi yakni Wamenkumham Eddy Hiariej, Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKB Rano Alfath menyayangkan, pagu anggaran Polri yang menurun untuk Tahun Anggaran (TA) 2022.
“Dari 112,1 triliun di tahun 2021 menjadi 97,5 triliun untuk Pagu Indikatif 2022. Perbandingannya turun 14,6 triliun,†kata Rano kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Menurut Rano, sudah seharusnya anggaran Polri sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus bertambah. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tantangan Polri kedepan akan semakin berat.
“Beban Polri kedepan semakin berat. Semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda; maraknya penyalahgunaan narkoba, ancaman dari berbagai segi Ipoleksosbudhankam hingga resiko kamtibmas lainnya," kata Rano.
"Apalagi dalam hal membantu penanganan Covid-19 dimana yang namanya Polisi itu tidak kenal lelah dan bekerja siang malam demi meminimalisir resiko kesehatan dan transmisi virus di masyarakat,†sambungnya.
Rano mengaku akan terus memperjuangkan penambahan anggaran untuk Polri.
“Kita di Komisi III sebagai representasi rakyat, akan terus membantu memperjuangkan penambahan anggaran Polri selama memang itu untuk kepentingan yang diperuntukan bagi masyarakat di bawah sana,†tutup Bendahara Umum DKN Garda Bangsa itu.
