Presiden Kolombia Ivan Duque mengumumkan rencana untuk memodernisasi satuan kepolisian. Rencana itu muncul di tengah gelombang kritikan atas penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa.
Berbicara selama upacara promosi polisi pada Minggu (6/6), Duque mengatakan pemerintahannya akan meminta Kongres untuk menyetujui pembentukan direktorat hak asasi manusia dan direktorat pendidikan bagi perwira di tubuh kepolisian.
Ia mengatakan, direktorat-direkorat tersebut akan memodernisasi struktur kepolisian nasional, terutama untuk memperkuat kebijakan mengenai HAM.
“Dalam struktur ini, perlindungan, pencegahan, dan penghormatan terhadap HAM akan ditandai karena di kepolisian nasional akan dibuat direktorat HAM,†kata Duque, seperti dimuat
Al Jazeera.
Modernisasi tersebut akan ajukan dalam RUU yang diusulkan pada hari pertama sesi legislatif berikutnya pada Juli. Di dalam RUU tersebut juga termasuk menciptakan sistem pengaduan baru dan memperluas standar disiplin untuk petugas.
Saat ini pemerintah sedang menyusun kriteria penggunaan kekuatan apa saja yang sah dilakukan oleh polisi, termasuk penggunaan dan penjualan senjata.
Alih-alih menuruti tuntutan pengunjuk rasa untuk mereformasi polisi, Duque menjanjikan transformasi kepolisian.
Kolombia telah dilanda demonstrasi anti-pemerintah secara nasional sejak akhir April, dengan ribuan orang turun ke jalan untuk menolak proposal reformasi pajak.
Meski proposal tersebut sudah ditarik, aksi tetap berlanjut dengan tuntutan yang lebih luas, termasuk reformasi kesehatan dan pendidikan.
Menurut kantor jaksa agung, sekitar 20 orang meninggal dunia selama aksi demonstrasi di Kolombia.
