Berita

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini/Net

Politik

Jazuli Juwaini: Kalau Presidential Threshold Masih 25 Persen, Pilpres Ya Cuma Dua Paslon

SENIN, 07 JUNI 2021 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap gelaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dapat diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, dengan lebih dari dua paslon, maka potensi keterbelahan sosial di masyarakat bisa dihindarkan.

"Kalau untuk menghindari keterbelahan itu ya harus memang diperbanyak calon presidennya, dilebihkan dari dua minimal," ujar Jazuli di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).


Bahkan, diakui Jazuli, PKS sudah jauh-jauh hari telah mengajukan revisi pada UU 7/2017 tentang Pemilu untuk mengubah ambang batas pencalonan atau presidential threshold.

Menurutnya, ambang batas pencalonan itu yang menjadi penghambat utama dalam menghadirkan banyak tokoh pada gelaran Pilpres.

"Kalau PKS dari sebelum-sebelumnya sudah usul agar UU Pemilu itu direvisi supaya presidential threshold itu diturunkan, kenapa? Kan sudah dua kali pemilu ini kan orang komentar macam-macam, tuduhannya ada keterbelahan, tuduhannya juga ada identitas ada macam-macam," jelasnya.

Sambung Jazuli, ketika regulasi tersebut belum diatur ulang, maka Pilpres 2024 akan tetap diikuti oleh dua pasangan calon.

"Kalau (presidential threshold) terlalu tinggi 20 persen kursi, 25 persen suara, ya artinya orang itu akan bergabung yang hanya membuat capres-cawapres hanya dua pasang," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya