Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Masih Simpang Siur, PP GPI Minta Arab Saudi Akui Indonesia Tak Dapat Kuota Haji

SENIN, 07 JUNI 2021 | 12:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyayangkan tindakan pemerintah Arab Saudi yang tidak tegas memberikan keputusan perihal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, khususnya bagi Indonesia.

Sekretaris Jenderal PP GPI Khoirul Amin mengatakan, pemerintah Arab Saudi seharusnya memberikan keputusan yang tegas dan pasti kepada pemerintah Indonesia terkait apakah Indonesia mendapatkan kuota haji untuk tahun ini.

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah memberikan tenggat waktu kepada Arab Saudi untuk memutuskan kuota haji hingga 28 Mei 2021. Itu lantaran pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri jika memang mendapatkan kuota haji untuk tahun ini.


Alih-alih keputusan yang jelas, ia menyoroti tindakan Dutabesar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi yang mengirim surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait klarifikasi Indonesia tidak mendapatkan kuota haji.

"Pemerintah Arab Saudi, kami minta untuk tegas. Apabila Indonesia memang tidak mendapatkan kuota haji tahun ini, jangan malah membuat gaduh dengan melakukan manuver dengan membuat surat resmi ke lembaga legislatif RI di luar koridor diplomatik,” tegas Amin dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (7/6).

Sekretaris Jenderal ISMAHI Periode 2007-2010 itu menjelaskan, belum adanya keputusan dari Arab Saudi terkait kuota haji telah menghambat pemerintah Indonesia. Lantaran pemberangkatan jemaah diperlukan persiapan yang matang, bukan secara instan.

"Pemerintah Indonesia kan butuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai penerbangan, penginapan, katering dan lain-lain. Semua itu tidak bisa instan dan bim salabim seperti orang main sulap. Butuh persiapan matang, makanya pemerintah Indonesia dari awal butuh kepastian dari Pemerintah Arab Saudi," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660/2021, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan para jemaah haji untuk tahun ini karena situasi pandemi Covid-19 yang belum membaik.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Polda Metro Geledah Sembilan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Alat Konstruksi

Jumat, 18 September 2026 | 18:26

APBN Defisit Rp240 Triliun, IHSG-Rupiah Kompak Anjlok

Jumat, 18 September 2026 | 18:06

Sinopsis The Ordinary Jackpot, Drama Korea Terbaru Lee Jun-hyuk

Jumat, 18 September 2026 | 18:04

Usai Summarecon Agung, Rumah Anak Buah Nusron Wahid Digeledah KPK

Jumat, 18 September 2026 | 18:02

BNI Perkuat Peran Bank Sahabat Mahasiswa melalui Jatinangor Music Fest

Jumat, 18 September 2026 | 17:57

Geledah Kantor Summarecon Agung, Dokumen SHGB dan Bukti Elektronik Disita KPK

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Fahd A Rafiq Jadi Tersangka KPK 3 Kali, Ini Daftar Kasus yang Menjeratnya

Jumat, 18 September 2026 | 17:48

Kasus Summarecon Alarm Pembenahan Sistem Blokir Pertanahan

Jumat, 18 September 2026 | 17:42

Beda Influenza A dan Flu Biasa, Kenali Gejala dan Cara Membedakannya

Jumat, 18 September 2026 | 17:41

Paulus Tannos Tegaskan Tak Hindari Hukum, Minta Bukti Diuji Secara Adil

Jumat, 18 September 2026 | 17:28

Selengkapnya