Berita

Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan/Net

Politik

Syarief Hasan: Anggaran Alpahankam Rp 1,7 Kuadriliun Tak Masuk Akal Harus Habis 3 Tahun

SENIN, 07 JUNI 2021 | 11:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polemik Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024, masih diperdebatkan.

Dalam rancangan Perpres yang beredar itu tertulis, angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000 dolar, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).

Angka tersebut dipandang terlalu besar jika hanya untuk alutsista. Selain soal masa pandemi Covid-19 yang berdampak berat pada ekonomi nasional, anggaran tersebut menjadi soal karena disebutkan harus habis dalam waktu kurang dari tiga tahun atau hingga tahun 2024.


Tingginya anggaran itu, juga diamini anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan. Menurutnya, tidak masuk akal angka Rp 1,7 kuadtriliun harus dihabiskan dalan waktu tiga tahun.

"Memang sangat besar, dalam waktu tiga tahun itu tidak masuk akal, dalam keadaan seperti ini," ujar Syarief Hasan, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 7/6).

Bagi politisi senior Partai Demokrat itu, anggaran yang besar seperti itu boleh dialokasikan jika memang kondisi perekonomian masyarakat Indonesia sudah membaik.

Salah satu parameternya adalah pendapatan perkapita masyarakat setidaknya harus menyentuh angka 5.000 dolar AS.

"Kecuali kita sudah makmur ya, kecuali rakyat sudah mulai ekonominya mulai bangkit, income per kapita kita sudah naik menjadi 5.000 dolar AS misalkan, itu baru," ucap Syarief Hasan, pimpinan MPR itu.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto enggan mengonfirmasi kabar yang beredar soal anggaran Rp 1,7 kuadriliun. Dia hanya menyebut, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista masih digodok.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya