Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China/Net

Dunia

Lanjutkan Kebijakan Era Trump, Biden Perluas 'Daftar Hitam' Perusahaan China Dari Investasi AS

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 16:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China.

Pada Kamis (3/6), Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika Serikat memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China.

Langkah Biden ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diteken oleh pendahulunya, Trump pada November lalu. Pada saat itu, Trump menetapkan 31 perusahaan China yang menurut pemerintah Amerika Serikat memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat.


Di antara 31 perusahaan China tersebut teerdapat pembuat smartphone Huawei dan produsen dan pemasok utama peralatan pengawasan video Hikvision. Selain itu juga ada beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri tirai bambu, termasuk China Mobile, China Telecommunications, dan China Unicom.

Kini di era pemerintahan Biden, daftar perusahaan China yang dilarang itu pun semakin panjang. Perintah terbaru yang diteken Biden akan mulai berlaku pada 2 Agustus mendatang.

Menurut keterangan yang dirilis Gedung Putih, keputusan untuk memperluas cakupan perintah tersebut dilakukan karena ancaman yang tidak biasa dan luar biasa yang ditimbulkan oleh teknologi pengawasan China.

"(Keputusan tersebut) memungkinkan Amerika Serikat untuk melarang, dengan cara yang ditargetkan dan tercakup, investasi Amerika Serikat di perusahaan China yang merusak keamanan atau nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat dan sekutu kami," sambung pernyataan yang sama.

China pun mengecam langkah tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (4/6), pemerintah China mengatakan bahwa Amerika Serikat secara tidak hati-hati telah menekan dan membatasi perusahaan-perusahaan China.

"(China) dengan tegas menentang langkah Washington sebagai tindakan yang merugikan, tidak hanya hak dan kepentingan sah perusahaan China, tetapi juga kepentingan investor global, termasuk investor Amerika Serikat," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin seperti dikabarkan CNN.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya