Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China/Net

Dunia

Lanjutkan Kebijakan Era Trump, Biden Perluas 'Daftar Hitam' Perusahaan China Dari Investasi AS

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 16:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China.

Pada Kamis (3/6), Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika Serikat memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China.

Langkah Biden ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diteken oleh pendahulunya, Trump pada November lalu. Pada saat itu, Trump menetapkan 31 perusahaan China yang menurut pemerintah Amerika Serikat memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat.


Di antara 31 perusahaan China tersebut teerdapat pembuat smartphone Huawei dan produsen dan pemasok utama peralatan pengawasan video Hikvision. Selain itu juga ada beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri tirai bambu, termasuk China Mobile, China Telecommunications, dan China Unicom.

Kini di era pemerintahan Biden, daftar perusahaan China yang dilarang itu pun semakin panjang. Perintah terbaru yang diteken Biden akan mulai berlaku pada 2 Agustus mendatang.

Menurut keterangan yang dirilis Gedung Putih, keputusan untuk memperluas cakupan perintah tersebut dilakukan karena ancaman yang tidak biasa dan luar biasa yang ditimbulkan oleh teknologi pengawasan China.

"(Keputusan tersebut) memungkinkan Amerika Serikat untuk melarang, dengan cara yang ditargetkan dan tercakup, investasi Amerika Serikat di perusahaan China yang merusak keamanan atau nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat dan sekutu kami," sambung pernyataan yang sama.

China pun mengecam langkah tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (4/6), pemerintah China mengatakan bahwa Amerika Serikat secara tidak hati-hati telah menekan dan membatasi perusahaan-perusahaan China.

"(China) dengan tegas menentang langkah Washington sebagai tindakan yang merugikan, tidak hanya hak dan kepentingan sah perusahaan China, tetapi juga kepentingan investor global, termasuk investor Amerika Serikat," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin seperti dikabarkan CNN.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya