Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China/Net

Global

Lanjutkan Kebijakan Era Trump, Biden Perluas 'Daftar Hitam' Perusahaan China Dari Investasi AS

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 16:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China.

Pada Kamis (3/6), Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika Serikat memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China.

Langkah Biden ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diteken oleh pendahulunya, Trump pada November lalu. Pada saat itu, Trump menetapkan 31 perusahaan China yang menurut pemerintah Amerika Serikat memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat.


Di antara 31 perusahaan China tersebut teerdapat pembuat smartphone Huawei dan produsen dan pemasok utama peralatan pengawasan video Hikvision. Selain itu juga ada beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri tirai bambu, termasuk China Mobile, China Telecommunications, dan China Unicom.

Kini di era pemerintahan Biden, daftar perusahaan China yang dilarang itu pun semakin panjang. Perintah terbaru yang diteken Biden akan mulai berlaku pada 2 Agustus mendatang.

Menurut keterangan yang dirilis Gedung Putih, keputusan untuk memperluas cakupan perintah tersebut dilakukan karena ancaman yang tidak biasa dan luar biasa yang ditimbulkan oleh teknologi pengawasan China.

"(Keputusan tersebut) memungkinkan Amerika Serikat untuk melarang, dengan cara yang ditargetkan dan tercakup, investasi Amerika Serikat di perusahaan China yang merusak keamanan atau nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat dan sekutu kami," sambung pernyataan yang sama.

China pun mengecam langkah tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (4/6), pemerintah China mengatakan bahwa Amerika Serikat secara tidak hati-hati telah menekan dan membatasi perusahaan-perusahaan China.

"(China) dengan tegas menentang langkah Washington sebagai tindakan yang merugikan, tidak hanya hak dan kepentingan sah perusahaan China, tetapi juga kepentingan investor global, termasuk investor Amerika Serikat," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin seperti dikabarkan CNN.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya