Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China/Net

Dunia

Lanjutkan Kebijakan Era Trump, Biden Perluas 'Daftar Hitam' Perusahaan China Dari Investasi AS

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 16:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperluas larangan era pendahulunya, Donald Trump, terhadap investasi Amerika di deretan perusahaan China yang diyakini Washington terkait dengan militer China.

Pada Kamis (3/6), Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika Serikat memiliki atau memperdagangkan sekuritas apa pun yang terkait dengan 59 perusahaan dengan alasan ancaman teknologi pengawasan China.

Langkah Biden ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diteken oleh pendahulunya, Trump pada November lalu. Pada saat itu, Trump menetapkan 31 perusahaan China yang menurut pemerintah Amerika Serikat memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer China dan secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat.


Di antara 31 perusahaan China tersebut teerdapat pembuat smartphone Huawei dan produsen dan pemasok utama peralatan pengawasan video Hikvision. Selain itu juga ada beberapa perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri tirai bambu, termasuk China Mobile, China Telecommunications, dan China Unicom.

Kini di era pemerintahan Biden, daftar perusahaan China yang dilarang itu pun semakin panjang. Perintah terbaru yang diteken Biden akan mulai berlaku pada 2 Agustus mendatang.

Menurut keterangan yang dirilis Gedung Putih, keputusan untuk memperluas cakupan perintah tersebut dilakukan karena ancaman yang tidak biasa dan luar biasa yang ditimbulkan oleh teknologi pengawasan China.

"(Keputusan tersebut) memungkinkan Amerika Serikat untuk melarang, dengan cara yang ditargetkan dan tercakup, investasi Amerika Serikat di perusahaan China yang merusak keamanan atau nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat dan sekutu kami," sambung pernyataan yang sama.

China pun mengecam langkah tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (4/6), pemerintah China mengatakan bahwa Amerika Serikat secara tidak hati-hati telah menekan dan membatasi perusahaan-perusahaan China.

"(China) dengan tegas menentang langkah Washington sebagai tindakan yang merugikan, tidak hanya hak dan kepentingan sah perusahaan China, tetapi juga kepentingan investor global, termasuk investor Amerika Serikat," kata jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin seperti dikabarkan CNN.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya