Berita

Umat ​​Muslim mengambil bagian dalam shalat Jumat di luar Vienna Islamic Center Mei lalu/Net

Dunia

Kelompok Muslim Austria Siap Gugat Pemerintah Terkait Peta Islam Kontroversial

MINGGU, 30 MEI 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Austria baru-baru ini meluncurkan situs web yang disebut dengan "Peta Nasional Islam". Situs itu memuat nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Situs web tersebut diluncurkan oleh Menteri Integrasi Austria Susanne Raab pada Rabu (27/5).

Pelucuran itu membuat geram kelompok muslim di negara Eropa tersebut.


Mengutip kabar yang dimuat Al Jazeera (Minggu, 30/5), sebuah kelompok muslim terkemuka di Austria yang bernama Muslim Youth Austria berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz terkait dengan "peta Islam" kontroversial itu.

"Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya," begitu keterangan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.

Kecaman senada juga dikeluarkan oleh kelompok muslim lainnya, yakni Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.

"Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran," kata IGGOE dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, menurut Menteri Integrasi Austria, peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. Melainkan untuk melawan ideologi politik, dan bukan agama.

Kecaman atas langkah pemerintah Austria itu rupanya bukan hanya datang dari dalam negeri.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter pada hari Sabtu (29/5) Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi.

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," begitu bunyi keterangan yang sama.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya