Berita

Umat ​​Muslim mengambil bagian dalam shalat Jumat di luar Vienna Islamic Center Mei lalu/Net

Dunia

Kelompok Muslim Austria Siap Gugat Pemerintah Terkait Peta Islam Kontroversial

MINGGU, 30 MEI 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Austria baru-baru ini meluncurkan situs web yang disebut dengan "Peta Nasional Islam". Situs itu memuat nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Situs web tersebut diluncurkan oleh Menteri Integrasi Austria Susanne Raab pada Rabu (27/5).

Pelucuran itu membuat geram kelompok muslim di negara Eropa tersebut.


Mengutip kabar yang dimuat Al Jazeera (Minggu, 30/5), sebuah kelompok muslim terkemuka di Austria yang bernama Muslim Youth Austria berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz terkait dengan "peta Islam" kontroversial itu.

"Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya," begitu keterangan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.

Kecaman senada juga dikeluarkan oleh kelompok muslim lainnya, yakni Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.

"Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran," kata IGGOE dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, menurut Menteri Integrasi Austria, peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. Melainkan untuk melawan ideologi politik, dan bukan agama.

Kecaman atas langkah pemerintah Austria itu rupanya bukan hanya datang dari dalam negeri.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter pada hari Sabtu (29/5) Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi.

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," begitu bunyi keterangan yang sama.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya