Berita

Umat ​​Muslim mengambil bagian dalam shalat Jumat di luar Vienna Islamic Center Mei lalu/Net

Dunia

Kelompok Muslim Austria Siap Gugat Pemerintah Terkait Peta Islam Kontroversial

MINGGU, 30 MEI 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Austria baru-baru ini meluncurkan situs web yang disebut dengan "Peta Nasional Islam". Situs itu memuat nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Situs web tersebut diluncurkan oleh Menteri Integrasi Austria Susanne Raab pada Rabu (27/5).

Pelucuran itu membuat geram kelompok muslim di negara Eropa tersebut.


Mengutip kabar yang dimuat Al Jazeera (Minggu, 30/5), sebuah kelompok muslim terkemuka di Austria yang bernama Muslim Youth Austria berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz terkait dengan "peta Islam" kontroversial itu.

"Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya," begitu keterangan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.

Kecaman senada juga dikeluarkan oleh kelompok muslim lainnya, yakni Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.

"Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran," kata IGGOE dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, menurut Menteri Integrasi Austria, peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. Melainkan untuk melawan ideologi politik, dan bukan agama.

Kecaman atas langkah pemerintah Austria itu rupanya bukan hanya datang dari dalam negeri.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter pada hari Sabtu (29/5) Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi.

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," begitu bunyi keterangan yang sama.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya