Berita

Umat ​​Muslim mengambil bagian dalam shalat Jumat di luar Vienna Islamic Center Mei lalu/Net

Dunia

Kelompok Muslim Austria Siap Gugat Pemerintah Terkait Peta Islam Kontroversial

MINGGU, 30 MEI 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Austria baru-baru ini meluncurkan situs web yang disebut dengan "Peta Nasional Islam". Situs itu memuat nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Situs web tersebut diluncurkan oleh Menteri Integrasi Austria Susanne Raab pada Rabu (27/5).

Pelucuran itu membuat geram kelompok muslim di negara Eropa tersebut.


Mengutip kabar yang dimuat Al Jazeera (Minggu, 30/5), sebuah kelompok muslim terkemuka di Austria yang bernama Muslim Youth Austria berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz terkait dengan "peta Islam" kontroversial itu.

"Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya," begitu keterangan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.

Kecaman senada juga dikeluarkan oleh kelompok muslim lainnya, yakni Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.

"Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran," kata IGGOE dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, menurut Menteri Integrasi Austria, peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. Melainkan untuk melawan ideologi politik, dan bukan agama.

Kecaman atas langkah pemerintah Austria itu rupanya bukan hanya datang dari dalam negeri.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter pada hari Sabtu (29/5) Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi.

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," begitu bunyi keterangan yang sama.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

UPDATE

Nicko Widjaja: Investasi ke TaniHub Bukan Kehendak Pribadi

Kamis, 04 Juni 2026 | 22:07

Bos BEI Minta Investor Tidak Panik saat IHSG Anjlok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:57

Di Tengah Gejolak Global, Investor AS Tetap Lirik Peluang di Bali

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:56

Pimpinan Baru BGN Fokus Optimalkan MBG ke Daerah 3T

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:36

Istana Beri Sinyal Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:29

Kejagung: Dapur MBG Afiliasi Dadan Cs Tetap Jalan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:22

Legislator PDIP Dorong Kejelasan Skala Prioritas Kurikulum Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Sinergi Polda Sumsel, PTPN IV Optimalkan Sistem Pengamanan Aset Perkebunan

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:19

Kepala dan Dua Wakil BGN Baru Dilantik Senin Besok

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:17

Sesuai Survei, Kinerja Pertamina Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:13

Selengkapnya