Berita

Presiden Kolombia Ivan Duwue dalam sesi wawancara dengan Forbes/Repr

Global

Presiden Kolombia: Protes Damai Itu Hak, Namun Tanpa Kekerasan Dan Blokade

MINGGU, 30 MEI 2021 | 11:44 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kolombia mengundang sorotan publik iternasional sejak beberapa pekan terakhir. Pasalnya negara Amerika Latin tersebut tengah bergejolak akibat gelombang protes jalanan yang kerap kali berujung kerusuhan dan kekerasan serta menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa.

Gelombang protes itu sendiri terjadi setelah pemerintahan Presiden Kolombia Ivan Duque mengusulkan rencana kenaikan pajak pada kelas menenangah pada 28 April lalu.

Langkah itu membuat geram warga, terutama yang sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu. Hal itu jugalah yang memantik mereka untuk melakukan protes di jalan.


Tidak lama setelah itu, pemerintah Kolombia pun bergegas menarik usulan itu. Namun gelombang protes tidak juga surut dan justru semakin meluas dan memicu mobilisasi anti-pemerintah.

Kendati demikian, Presiden Kolombia Ivan Duque memiliki pandangannya sendiri soal gelombang protes terbaru di negaranya. Dalam sebuah wawancara dengan media Forbes tanggal 24 Mei lalu, Duque memastikan bahwa pemerintahannya memberikan lampu hijau untuk aksi protes di jalanan.

"Saya memberikan apresiasi bagi warga yang mengekspresikan (protes) secara damai di jalan," kata Duque. Dia memastikan bahwa melakukan aksi protes damai adalah sebuah hak yang diamanahkan dalam konstitusi.

Namun dia menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi sama sekali kepada mereka yang menggunakan tameng "protes" untuk melakukan vandalisme, pengerusakan dan bahkan aksi terorisme.

"Ada serangan terhadap infrastruktur dan sistem transporasi, tentunya kita harus memastikan bahwa aturan hukum ditegakkan dengan baik," tegasnya.

Duque juga menekankan juga bahwa tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba melakukan blokade atau sabotase demi menghambat pemulihan ekonomi di Kolombia serta mengganggu pasokan barang dan jasa ke wilayah-wilayah lain di Kolombia.

"Seperti apa yang sering kita katakan bahwa jika ada perilaku anggota masyarakat umum yang melampaui hukum, maka kita bukan hanya akan mengecam, namun juga dengan cepat memberikan sanksi. Nol toleransi untuk hal ini," tegasnya.

Dia meurutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, di mana gelombang protes semakin meluas, banyak warga yang terbunuh. Otoritas keamanan pun dengan cepat melakukan investigasi untuk menentukan bahwa apakah kematian tersebut berkaitan dengan protes atau tidak.

"Protes damai adalah hak, berdasarkan pada konstitusi kita, namun tanpa kekerasan dan tanpa blokade," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya