Berita

Ilustrasi Kartu Keluarga Sejahtera (KIS)/Net

Nusantara

18 Ribu Warga Miskin Di Lamongan Terancam Tak Terima Bantuan Pangan Non Tunai, Ini Penyebabnya

MINGGU, 30 MEI 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebanyak 18 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terancam tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Bantuan itu semestinya harus diterima warga miskin di Lamongan sebulan sekali.

Permasalahan tersebut ternyata disebabkan oleh data kependudukan ganda.

Demikian disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (29/5).

"Tapi saat ini sudah dilakukan perbaikan," kata Yuhronur.

Selain data ganda, Bupati Yuhronur menjelaskan, rata-rata penerima bantuan adalah masyarakat dengan usia lanjut yang data kependudukannya masih memakai sistem lama.

"Jadi warga Lamongan juga banyak yang boro (merantau) kerja di luar kota, apalagi sekarang masih suasana Covid-19 mencekam, jadi perlu butuh waktu," jelasnya.

Terpisah, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Lamongan, Moh Kamil mengatakan, perbaikan data tersebut sudah dilakukan sejak Maret dan masih berlangsung hingga sekarang.

Ia mengaku sudah melakukan beberapa langkah agar 18 ribu KPM bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, dengan meminta bantuan kepada perangkat desa agar mau membantu menguruskan data kependudukan yang baru.

Termasuk Pendamping yang menangani program, semua dikerahkan di lapangan untuk melakukan perbaikan data.

Perbaikan tersebut dilakukan karena untuk mendapatkan program bantuan BPNT harus memiliki e-KTP yang terkoneksi dengan Kementerian Disdukcapil, sebagaimana dalam ketentuan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Maka dengan demikian, mereka yang masih mengunakan data kependudukan yang lama dipastikan tidak akan dapat bantuan tersebut.

"Aturan dari kementerian seperti itu, makanya kita minta KPM yang sebelumnya menerima agar memperbaiki data yang menjadi syarat menerima bantuan, dan hal ini terjadi tidak hanya di Lamongan saja, tetapi telah terjadi se-Indonesia," tandasnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya