Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

PDIP Tutup Pintu Koalisi, Herzaky: Belanda Masih Jauh, Demokrat Koalisi Dengan Rakyat

SABTU, 29 MEI 2021 | 13:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menutup pintu koalisi bagi Partai Demokrat dan PKS ditanggapi dengan santai oleh kader Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan Hasto tersebut dinilai terlalu dini karena Pemilu 2024 masih terlampau jauh.

"Belanda masih jauh. Pemilu masih 3 tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi," kata Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/5).


Lagipula, kata Herzaky, politisi membahas koalisi dalam situasi dimana masyarakat tengah kesulitan akibat terdampak pandemi virus corona baru (Covid-19) sangatlah tidak etis.

"Negara dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis. Kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis!" tegasnya.

Herzaky menambahkan, instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat jelas kepada seluruh jajaran partai.

Pertama, bantu rakyat dengan gerakan nasional lawan Covid-19. Bahkan, Partai Demokrat telah mencatat lebih dari Rp 250 Miliar rupiah yang telah disumbangkan dan disalurkan oleh para kader ke masyarakat sepanjang Pandemi ini.

"Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu, 'Belanda Masih Jauh', tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini," pungkasnya.

PDI Perjuangan sebelumnya menyatakan sikap akan menutup pintu bagi PKS dan Demokrat untuk koalisi pada Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam webinar Para Syndicate bertema 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', Jumat (28/5).

"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan, DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada jurunikah yang ingin mempertemukan," imbuhnya menegaskan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya