Berita

Ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser Februari lalu/AFP

Dunia

Buntut Dari Kudeta Myanmar, Harga Bahan Pangan Melonjak Hampir 50 Persen

JUMAT, 28 MEI 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kudeta militer yang terjadi pada awal Februari lalu di Myanmar memberikan dampak panjang pada masyarakatnya.

Pasalnya, ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser dari kepemimpinan.

Selain itu, gelombang protes yang terjadi pasca kudeta juga menyebabkan penutupan sejumlah pabrik, melonjaknya harga pangan dan bahan bakar.


Sedangkan masyarakat yang masih memiliki uang lebih di tabungan di bank harus rela menghadapi antrian panjang untuk menarik uang mereka.

Buntut panjang dari kudeta yang juga amat memberatkan masyarakat adalah meroketnya harga makanan.

Salah seorang penjual makanan di Myanmar bernama Wah Wah menjelaskan kepada AFP bahwa kenaikan harga sejak kudeta berarti pelanggan tidak bisa lagi membeli sesuatu yang sederhana seperti semangkuk ikan kering.

"Saya tidak bisa menjualnya karena pelanggan tidak mampu membelinya," ujarnya.

"Setiap orang harus mengeluarkan uang dengan hati-hati agar aman karena tidak ada yang punya pekerjaan. Kami hidup dalam ketakutan karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi," sambungnya.

AFP juga mengabarkan bahwa kenaikan harga telah menghantam paling parah di daerah terpencil, terutama di dekat perbatasan China, tepatnya di wilayah Kachin. Harga beras di wilayah tersebut melonjak hampir 50 persen.

Bukan hanya itu, biaya pengangkutan produk dari pertanian ke kota-kota juga melonjak setelah kenaikan harga bahan bakar yang mencapai hingga 30 persen sejak kudeta.

Situasi ini mengundang keprihatinan dari Program Pangan Dunia (WFP) yang memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya