Berita

Ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser Februari lalu/AFP

Dunia

Buntut Dari Kudeta Myanmar, Harga Bahan Pangan Melonjak Hampir 50 Persen

JUMAT, 28 MEI 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kudeta militer yang terjadi pada awal Februari lalu di Myanmar memberikan dampak panjang pada masyarakatnya.

Pasalnya, ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser dari kepemimpinan.

Selain itu, gelombang protes yang terjadi pasca kudeta juga menyebabkan penutupan sejumlah pabrik, melonjaknya harga pangan dan bahan bakar.

Sedangkan masyarakat yang masih memiliki uang lebih di tabungan di bank harus rela menghadapi antrian panjang untuk menarik uang mereka.

Buntut panjang dari kudeta yang juga amat memberatkan masyarakat adalah meroketnya harga makanan.

Salah seorang penjual makanan di Myanmar bernama Wah Wah menjelaskan kepada AFP bahwa kenaikan harga sejak kudeta berarti pelanggan tidak bisa lagi membeli sesuatu yang sederhana seperti semangkuk ikan kering.

"Saya tidak bisa menjualnya karena pelanggan tidak mampu membelinya," ujarnya.

"Setiap orang harus mengeluarkan uang dengan hati-hati agar aman karena tidak ada yang punya pekerjaan. Kami hidup dalam ketakutan karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi," sambungnya.

AFP juga mengabarkan bahwa kenaikan harga telah menghantam paling parah di daerah terpencil, terutama di dekat perbatasan China, tepatnya di wilayah Kachin. Harga beras di wilayah tersebut melonjak hampir 50 persen.

Bukan hanya itu, biaya pengangkutan produk dari pertanian ke kota-kota juga melonjak setelah kenaikan harga bahan bakar yang mencapai hingga 30 persen sejak kudeta.

Situasi ini mengundang keprihatinan dari Program Pangan Dunia (WFP) yang memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya