Berita

Ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser Februari lalu/AFP

Dunia

Buntut Dari Kudeta Myanmar, Harga Bahan Pangan Melonjak Hampir 50 Persen

JUMAT, 28 MEI 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kudeta militer yang terjadi pada awal Februari lalu di Myanmar memberikan dampak panjang pada masyarakatnya.

Pasalnya, ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser dari kepemimpinan.

Selain itu, gelombang protes yang terjadi pasca kudeta juga menyebabkan penutupan sejumlah pabrik, melonjaknya harga pangan dan bahan bakar.


Sedangkan masyarakat yang masih memiliki uang lebih di tabungan di bank harus rela menghadapi antrian panjang untuk menarik uang mereka.

Buntut panjang dari kudeta yang juga amat memberatkan masyarakat adalah meroketnya harga makanan.

Salah seorang penjual makanan di Myanmar bernama Wah Wah menjelaskan kepada AFP bahwa kenaikan harga sejak kudeta berarti pelanggan tidak bisa lagi membeli sesuatu yang sederhana seperti semangkuk ikan kering.

"Saya tidak bisa menjualnya karena pelanggan tidak mampu membelinya," ujarnya.

"Setiap orang harus mengeluarkan uang dengan hati-hati agar aman karena tidak ada yang punya pekerjaan. Kami hidup dalam ketakutan karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi," sambungnya.

AFP juga mengabarkan bahwa kenaikan harga telah menghantam paling parah di daerah terpencil, terutama di dekat perbatasan China, tepatnya di wilayah Kachin. Harga beras di wilayah tersebut melonjak hampir 50 persen.

Bukan hanya itu, biaya pengangkutan produk dari pertanian ke kota-kota juga melonjak setelah kenaikan harga bahan bakar yang mencapai hingga 30 persen sejak kudeta.

Situasi ini mengundang keprihatinan dari Program Pangan Dunia (WFP) yang memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya