Berita

Ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser Februari lalu/AFP

Dunia

Buntut Dari Kudeta Myanmar, Harga Bahan Pangan Melonjak Hampir 50 Persen

JUMAT, 28 MEI 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kudeta militer yang terjadi pada awal Februari lalu di Myanmar memberikan dampak panjang pada masyarakatnya.

Pasalnya, ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser dari kepemimpinan.

Selain itu, gelombang protes yang terjadi pasca kudeta juga menyebabkan penutupan sejumlah pabrik, melonjaknya harga pangan dan bahan bakar.


Sedangkan masyarakat yang masih memiliki uang lebih di tabungan di bank harus rela menghadapi antrian panjang untuk menarik uang mereka.

Buntut panjang dari kudeta yang juga amat memberatkan masyarakat adalah meroketnya harga makanan.

Salah seorang penjual makanan di Myanmar bernama Wah Wah menjelaskan kepada AFP bahwa kenaikan harga sejak kudeta berarti pelanggan tidak bisa lagi membeli sesuatu yang sederhana seperti semangkuk ikan kering.

"Saya tidak bisa menjualnya karena pelanggan tidak mampu membelinya," ujarnya.

"Setiap orang harus mengeluarkan uang dengan hati-hati agar aman karena tidak ada yang punya pekerjaan. Kami hidup dalam ketakutan karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi," sambungnya.

AFP juga mengabarkan bahwa kenaikan harga telah menghantam paling parah di daerah terpencil, terutama di dekat perbatasan China, tepatnya di wilayah Kachin. Harga beras di wilayah tersebut melonjak hampir 50 persen.

Bukan hanya itu, biaya pengangkutan produk dari pertanian ke kota-kota juga melonjak setelah kenaikan harga bahan bakar yang mencapai hingga 30 persen sejak kudeta.

Situasi ini mengundang keprihatinan dari Program Pangan Dunia (WFP) yang memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya