Berita

Ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser Februari lalu/AFP

Dunia

Buntut Dari Kudeta Myanmar, Harga Bahan Pangan Melonjak Hampir 50 Persen

JUMAT, 28 MEI 2021 | 12:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kudeta militer yang terjadi pada awal Februari lalu di Myanmar memberikan dampak panjang pada masyarakatnya.

Pasalnya, ekonomi dan sistem perbankan nasional di Myanmar lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser dari kepemimpinan.

Selain itu, gelombang protes yang terjadi pasca kudeta juga menyebabkan penutupan sejumlah pabrik, melonjaknya harga pangan dan bahan bakar.


Sedangkan masyarakat yang masih memiliki uang lebih di tabungan di bank harus rela menghadapi antrian panjang untuk menarik uang mereka.

Buntut panjang dari kudeta yang juga amat memberatkan masyarakat adalah meroketnya harga makanan.

Salah seorang penjual makanan di Myanmar bernama Wah Wah menjelaskan kepada AFP bahwa kenaikan harga sejak kudeta berarti pelanggan tidak bisa lagi membeli sesuatu yang sederhana seperti semangkuk ikan kering.

"Saya tidak bisa menjualnya karena pelanggan tidak mampu membelinya," ujarnya.

"Setiap orang harus mengeluarkan uang dengan hati-hati agar aman karena tidak ada yang punya pekerjaan. Kami hidup dalam ketakutan karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi," sambungnya.

AFP juga mengabarkan bahwa kenaikan harga telah menghantam paling parah di daerah terpencil, terutama di dekat perbatasan China, tepatnya di wilayah Kachin. Harga beras di wilayah tersebut melonjak hampir 50 persen.

Bukan hanya itu, biaya pengangkutan produk dari pertanian ke kota-kota juga melonjak setelah kenaikan harga bahan bakar yang mencapai hingga 30 persen sejak kudeta.

Situasi ini mengundang keprihatinan dari Program Pangan Dunia (WFP) yang memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya