Sanksi Picu Krisis, Biden Harus Segera Normalisasi Hubungan AS Dan Kuba

Presiden Joe Biden harus segera mencabut sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Kuba seiring dengan memburuknya ekonomi negara di Kepulauan Karibia tersebut.

Begitu desakan yang disampaikan oleh badan amal Oxfam dalam laporannya yang berjudul "Hak untuk Hidup tanpa Blokade" yang dirilis pada Selasa (25/5).

Laporan tersebut menyatakan sanksi yang dijatuhkan AS ke Kuba selama hampir enam dekade lalu menjadi hambatan berat bagi pembangunan. Bahkan negara tersebut harus berjuang melawan krisis ekonomi dalam 30 tahun terakhir.

"Hari ini, dalam menghadapi krisis kesehatan, Oxfam menganggap lebih mendesak untuk mengubah kebijakan ini," kata direktur Oxfam Kuba, Elena Gentili, seperti dikutip AFP.

Oxfam juga mendesak Biden untuk mengambil tindakan secepat mungkin untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba. Lantaran di bawah pemerintahan Donald Trump, AS telah menjatuhkan lebih dari 240 sanksi, 55 di antaranya diberlakukan selama pandemi.

Kuba mengatakan tindakan Trump menelan biaya sekitar 20 miliar dolar AS.

"Oxfam telah menyaksikan bagaimana embargo AS membatasi kapasitas Kuba untuk pulih dari kemunduran ini dan membatasi akses ke masukan, obat-obatan, teknologi, dan bahan yang diperlukan untuk membangun kembali," kata laporan itu.

"Embargo AS menghalangi upaya Kuba untuk menghentikan penyebaran pandemi," tambah laporan tersebut.

Pekan lalu, Havana menyesalkan pemerintahan Biden yang tidak bergeming "satu milimeter" pada kebijakan lama AS sejak menjabat di Gedung Putih.

AS telah memberlakukan sanksi pada Kuba sejak 1962. Selama pemerintahan Barack Obama, terjadi pengurangan ketegangan yang kembali meningkat pada pemerintahan Trump.

Sanksi AS ditambah dengan pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi KUba sebesar 11 persen pada 2020, mencatat kinerja terburuk sejak 1993.

Dalam pidato terakhirnya sebelum mundur sebagai pemimpin Partai Komunis Kuba bulan lalu, Raul Castro menegaskan kesediaan untuk melakukan dialog yang saling menghormati dan membangun hubungan baru dengan AS.