Anggota komisi XI DPR RI fraksi Gerindra Haerul Saleh/Net
Anggota komisi XI DPR RI fraksi Gerindra Haerul Saleh menekankan pentingnya meningkatkan daya beli masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7,1 hingga 8,3 persen pada kuartal II tahun 2021.
Menurut politisi yang akrab disapa Aco ini, optimisme bahwa pertumbuhan bisa tembus di angka 8,3 persen bisa dirasionalisasikan dengan melihat beberapa indikator ekonomi yang terjadi di bulan April hingga Mei ini.
Menurut dia, konsumsi rumah tangga pada bulan itu naik menjadi 6 persen dan konsumsi pemerintah naik menjadi 8,1 pesen seiring pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Belum lagi, kata dia, investasi serta pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan tumbuh sebesar 9,4 -11,1 persen.
“Sehingga optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II ini bisa mencapai 8,3 persen itu bisa diterima," tandas Haerul.
Adapun salah satu faktor penting guna mewujudkan hal tersebut ialah pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat maupun memastikan investasi dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan masyarakat, memastikan investasi yang masuk ke Indonesia itu memanfaatkan sumber daya lokal.
"Sehingga dana dari investasi maupun proyek-proyek infrastruktur tersebut dapat mengalir ke masyarakat. Selain itu sektor yang menjadi tumpuan masyarakat seperti pertanian, perkebunan dan pariwisata ini juga harus dipastikan dapat berjalan sesuai harapan," tekan Haerul.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya menyampaikan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 21 Mei 2021 mencapai Rp 183,98 triliun atau 26,3 persen dari total pagu Rp 699,43 triliun.
Dari realisasi itu meliputi lima program. Pertama, bidang kesehatan terealisasi Rp 31,64 triliun, sekitar 18 persen dari pagu Rp 172,84 triliun yang digunakan untuk membeli vaksin, pelaksanaan program vaksinasi, dan berbagai treatment perawatan pasien Covid-19.
Kedua, program perlindungan sosial terealisasi Rp 57,4 triliun atau 39 persen dari total anggagan Rp 148 triliun meliputi PKH, Sembako, BLT Desa, dan sebagainya.
Ketiga, program prioritas telah terealisasi sebesar Rp 23,21 triliun atau setara dengan 18 persen dari pagu sebesar Rp 127,85 triliun dana ini dialokasikan untuk program karya, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri.
Keempat. dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 42,23 triliun, setara 22 persen dari pagu Rp 193,74 triliun antara lain untuk bantuan pemerintah untuk Usaha Mikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, IJP korporasi, dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk kredit usaha.
Kelima, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 29,51 triliun, atau sama dengan pagu senilai Rp 56,73 triliun. Dana tersebut diberikan untuk insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, penurunan PPh Badan, angsuran PPh Pasal 25, PPh 22 Impor, PPh final UMKM, serta diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor serta pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor properti.
