Berita

Aksi unjuk rasa warga Myanmar menuntut pemerintah Jepang mengakui NUG/Net

Dunia

Hari Revolusi Global, Warga Myanmar Di Seluruh Dunia Minta Pengakuan Atas Pemerintah Bayangan

SENIN, 03 MEI 2021 | 11:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Myanmar yang tinggal di berbagai negara  mulai turun ke jalan, melancarkan unjuk rasa, menuntut pemerintah setempat mengakui Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didirikan untuk melawan pemerintahan junta.

Dari laporan Kyodo News, ribuan warga Myanmar di Jepang melancarkan aksi "Hari Revolusi Musim Semi Global Myanmar". Aksi yang sama juga digelar di Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara  Eropa lainnya.

Di Jepang, para pengunjuk rasa mewarnai tiga jari di kedua tangan mereka dengan warna merah, melambangkan darah 750 demonstran yang gugur oleh aparat  keamanan.


"Bebaskan bebaskan para pemimpin kami," teriak mereka, merujuk pada Aung San Suu Kyi yang telah ditahan sejak kudeta pada 1 Februari.

"Akui, akui NUG!" seru mereka.

"Kami, para pemuda Myanmar, memimpin dalam menggelar demonstrasi anti-junta di seluruh dunia hari ini. Kami ingin pemerintah Jepang mengambil tindakan khusus seperti menangguhkan semua proyek ODA (bantuan pembangunan resmi) yang menguntungkan militer Myanmar," ujar seorang penyelenggara aksi di Tokyo.

Lae Lae Lwin, seorang perawat Myanmar yang bekerja di Jepang, mengatakan tidak masuk akal bagi Jepang untuk tidak mendukung NUG sebagai pemerintahan yang sah karena Tokyo telah mengutuk kudeta tersebut dan mendesak junta untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya dan memulihkan proses politik demokratis Myanmar.

"Kami tidak ingin Jepang mengabaikan keinginan rakyat Myanmar. Kami ingin Jepang berpihak pada kami, bukan militer," tegasnya.

Pada 1 Februari, militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun. Kudeta tersebut memicu protes massa dan disambut dengan kekerasan yang mematikan.

NUG sendiri dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan bersama tokoh pro-demokrasi dan aktivis. Mereka menuntut agar junta segera menghentikan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, membebaskan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya