Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad/Net

Dunia

PM Pakistan Ajak Negara Mayoritas Muslim Satu Suara Untuk Kriminalisasi Penistaan Terhadap Islam

SENIN, 19 APRIL 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad.

Hal itu dia utarakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara tersebut pada awal pekan ini (Senin, 19/4). Khan mengatakan, dia akan memimpin kampanye negara-negara mayoritas Muslim untuk "meyakinkan" negara-negara Barat tentang masalah penistaan ​​terhadap Nabi Muhammad.

"Kami perlu menjelaskan mengapa ini menyakitkan kami, ketika atas nama kebebasan berbicara mereka menghina kehormatan Nabi, ”kata Khan.


"Ketika 50 negara Muslim akan bersatu dan mengatakan ini, dan mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi di negara mana pun, maka kami akan meluncurkan boikot perdagangan terhadap mereka dan tidak membeli barang-barang mereka, itu akan berpengaruh," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Khan menyamakan masalah ini dengan Holocaust. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat telah memahami bahwa mempertanyakan Holocaust melukai sentimen komunitas Yahudi, dan bahwa itu perlu menangani masalah yang menghina Nabi Muhammad Islam dengan cara yang sama.

Pidato Khan datang ketika pemerintahnya terus bernegosiasi dengan kelompok sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang menggelar protes selama beberapa waktu terakhir.

Diketahui bahwa sejak November lalu, TLP telah menuntut Pakistan mengusir duta besar Prancis atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana dia membela hak publikasi untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad. Hal itu dianggap TLP sebagai bentuk hujatan bagi umat muslim.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya