Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad/Net

Dunia

PM Pakistan Ajak Negara Mayoritas Muslim Satu Suara Untuk Kriminalisasi Penistaan Terhadap Islam

SENIN, 19 APRIL 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad.

Hal itu dia utarakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara tersebut pada awal pekan ini (Senin, 19/4). Khan mengatakan, dia akan memimpin kampanye negara-negara mayoritas Muslim untuk "meyakinkan" negara-negara Barat tentang masalah penistaan ​​terhadap Nabi Muhammad.

"Kami perlu menjelaskan mengapa ini menyakitkan kami, ketika atas nama kebebasan berbicara mereka menghina kehormatan Nabi, ”kata Khan.


"Ketika 50 negara Muslim akan bersatu dan mengatakan ini, dan mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi di negara mana pun, maka kami akan meluncurkan boikot perdagangan terhadap mereka dan tidak membeli barang-barang mereka, itu akan berpengaruh," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Khan menyamakan masalah ini dengan Holocaust. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat telah memahami bahwa mempertanyakan Holocaust melukai sentimen komunitas Yahudi, dan bahwa itu perlu menangani masalah yang menghina Nabi Muhammad Islam dengan cara yang sama.

Pidato Khan datang ketika pemerintahnya terus bernegosiasi dengan kelompok sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang menggelar protes selama beberapa waktu terakhir.

Diketahui bahwa sejak November lalu, TLP telah menuntut Pakistan mengusir duta besar Prancis atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana dia membela hak publikasi untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad. Hal itu dianggap TLP sebagai bentuk hujatan bagi umat muslim.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya