Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Politik

Walau Dikembangkan Di RSPAD, Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

SENIN, 19 APRIL 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Vaksin Nusantara yang sedang dikembangkan di RSPAD Gatot Subroto ternyata bukan bagian dari program TNI.

Penegasan ini sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Achmad Riad kepada wartawan, Senin (19/4).

"Vaksin nusantara bukanlah program dari TNI," ujarnya.


Namun demikian, Achmad Riad menegaskan bahwa pihaknya berada dalam posisi mendukung setiap upaya memproduksi vaksin dalam negeri.

Hanya saja, vaksin yang didukung harus sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu juga harus mencakup keamanan, efikasi atau kemanjuran, dan kelayakan.

Adapun mengenai uji klinis Vaksin Nusantara yang digelar di RSPAD Gatot Subroto, Achmad Riad menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada sebuah kerja sama.

"Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan dan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok satuan," tandas Achmad.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya