Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani (kanan) menerima Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic (kiri) di Teheran pada 18 April 2021/Press TV

Dunia

Penghapusan Sanksi AS, Pintu Masuk Kerjasama Ekonomi Iran Dengan Dunia

MINGGU, 18 APRIL 2021 | 21:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Salah satu hal utama yang mampu membuka "suasana baru" untuk membuat Iran menjalin kerjasama ekonomi dengan dunia adalah pencabutan semua sanksi dari Amerika Serikat.

Begitu penegasan yang dibuat oleh Presiden Iran Hassan Rouhani di sela pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic di Teheran pada Minggu (18/4).

Pada kesempatan yang sama, Rouhani mengecam sanksi ilegal Amerika Serikat dan perang ekonomi terhadap rakyat Iran yang terjadi selama tiga tahun terakhir.


Dia juga mengatakan bahwa pemerintahan baru di Amerika Serikat telah berjanji untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

"Mengingat perubahan keadaan di tingkat internasional dan kesediaan yang jelas dari pemerintah Amerika Serikat yang baru untuk kembali ke JCPOA, dengan pencabutan sanksi sepenuhnya, suasana baru akan muncul untuk kerja sama Iran dan interaksi ekonomi dengan dunia," kata Rouhani seperti dikabarkan Press TV.

Dia mengajak negara-negara sahabat untuk mencoba memanfaatkan kesempatan ini.

Sebagai informasi, nasib JCPOA, yang ditandatangani antara Iran dan kelompok negara P5+1, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman, masih belum jelas pasca penarikan diri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump pada tahun 2018 lalu. Sejak saat itu, negeri Paman Sam menjatuhkan sederet sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya