Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat tengah memberlakukan pembatasan visa bagi pihak-pihak yang diyakini mengganggu pemilu di Uganda pada Januari lalu/Net

Dunia

AS Berlakukan Pembatasan Visa Pada Pihak Yang Merusak pemilu Uganda

JUMAT, 16 APRIL 2021 | 21:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat tengah memberlakukan pembatasan visa bagi pihak-pihak yang diyakini mengganggu pemilu di Uganda pada Januari lalu.

Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (16/4).

"Pembatasan visa bagi mereka yang diyakini bertanggung jawab, atau terlibat, merusak proses demokrasi di Uganda, termasuk selama pemilihan umum 14 Januari di negara itu dan juga kampanye sebelumnya," kata Blinken, seperti dikabarkan Reuters.


Diketahui bahwa petahana, Yoweri Museveni kembali memenangkan masa jabatannya untuk keenam kalinya, mengalahkan pesaingnya, Bobi Wine dalam pemilu Januari lalu.

Pemilu Uganda tersebut juga mengundang perhatian Amerika Serikat. Menurut diplomat top Amerika Serikat untuk Afrika, Tibor Nagy di Twitter pada Januari lalu, proses pemilu di Uganda pada dasarnya "cacat".

Dia menekankan bahwa pihak berwenang di Uganda menolak akreditasi untuk pemantau pemilu, melakukan kekerasan, pemenjaraan dan pelecehan terhadap tokoh opisisi.

Di sisi lain, selang beberapa hari setelah pemilu digelar, pemerintah Uganda mengecam Duta Besar Amerika Serikat Natalie E. Brown karena mencoba mengunjungi Bobi Wine di rumahnya. Mereka bahkan menuding apa yang dilakukan Brown sebagai upaya untuk merusak hasil pemilihan presiden.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya