Berita

Ahli filsafat Rocky Gerung/Net

Politik

Ramai Politisi Ikut Vaksin Nusantara, Rocky Gerung: Terlihat Ada Semacam Pemberontakan Diam-diam

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 10:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah politisi, baik dari kelompok oposisi maupun lingkar pemerintah, berbondong ke RSPAD Gatot Subroto pada Rabu (14/4). Mulai dari anggota Komisi IX DPR, pimpinan DPR, hingga tokoh politik seperti Aburizal Bakrie, Sudi Silalahi, dan Gatot Nurmantyo datang untuk diambil sampel darah dalam rangkaian vaksin nusantara.

Bagi ahli filsafat Rocky Gerung, peristiwa ini menarik perhatian. Sebab kini seolah ada dua versi vaksin yang beredar di Indonesia.

“Ini menarik karena ada dua vaksin. Vaksin oligarki dan vaksin oposisi nih,” ujarnya dalam wawancara yang dipandu wartawan senior Hersubeno Arief dan diunggah di akun YouTube, Rocky Gerung Official, Kamis (15/4).


Secara teknis vaksin nusantara memang masih problematis baik secara metode, maupun perizinan. Sementara langkah para politisi yang “mengantre” untuk ikut vaksin nusantara mengindikasikan adanya sesuatu.

“Terlihat bahwa ada semacam pemberontakan diam-diam untuk tidak menerima vaksin lain selain vaksin nusantara. Itu sikap dan sinyal bahwa kita perlu mandiri di dalam riset tentang vaksin itu,” tegasnya.

Bagi Rocky, penerimaan publik terhadap vaksin nusantara terbilang logis. Sebab, vaksin itu diuji dalam ruang sosiologis dan ekologi komunitas sendiri.

Hal ini serupa dengan Vaksin Sinovac yang disebut sangat layak dengan lingkungan di China. Kemudian vaksin ini mulai dikembangkan untuk wilayah yang memiliki genetik sama.

“Terlepas dari itu semua. Ada semacam perlawanan politik. Kok tokoh-tokoh politik pamer (divaksin nusantara). Sama dulu istana ‘Kami Pancasila’. Sekarang ‘Kami Vaksin Nusantara’,” tuturnya.

“Mbalelonya tokoh politik ini sinyal dia tidak percaya kebijakan pemerintah. Jadi sebetulnya dia mau bilang stop vaksinasi, pakai vaksin nusantara,” demikian Rocky Gerung.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya