Berita

Politikus PKS, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Soal Penggabungan Kemenristek, Nasir Djamil: Seperti Orang Yang Kopiahnya Sempit Tapi Kepalanya Yang Dikecilin

SELASA, 13 APRIL 2021 | 09:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai penerapan nomenklatur presiden terkait perampingan kementerian/lembaga seolah menunjukkan kalau pemerintah tidak peduli atas pengembangan riset dan teknologi di tanah air.

"Saya tidak terlalu tahu persis ya (alasan penggabungan), kemudian ada kesan seolah-olah kita tidak begitu care dengan upaya untuk meningkatkan teknologi dan riset kita. Indonesia itu masih jauh kondisinya, tertinggal dalam indeks inovasi global tahun 2020,” kata Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).

"Artinya seharusnya pemerintah lebih serius mengembangkan riset, karena riset ini menjadi motor penggerak pembangunan,” imbuhnya.


Menurut politikus PKS ini, meski ada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hal itu tidak cukup untuk menampung kebutuhan terhadap riset di Indonesia.

"Kan itu ada BRIN, namanya badan tentu berbeda dengan Kementerian, walaupun ada badan yang selevel dengan Kementerian. Badan itu organisasinya terbatas, SDM-nya juga terbatas, pendanaannya juga terbatas,” paparnya.

Sehingga legislator asal Aceh ini mempertanyakan alasan pemerintah melerbur Kemenristek dengan Kemendikbud. Padahal pengembangan riset dan teknologi di Indonesia sangat jauh tertinggal dengan negara lain. Misalnya saja dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-85 dari 131 negara sejak tahun 2018 tentang pengembangan riset. Bahkan di ASEAN ada di peringkat ke-7. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Timur, dan Oceania, berada di peringkat ke-14 dari 17 negara

“Jadi ada apa yang salah sehingga kemudian dilebur atau dimerger, kemerinstek ini dengan kemendikbud. Ini sepeti orang yang kopiahnya itu sempit yang dikecilin kepalanya, bukan kopiahnya digedein,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya