Berita

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko./Net

Politik

Kubu KLB Melempem, Kapan Moeldoko Ngopi Bareng Bursah dan Jabo?

KAMIS, 08 APRIL 2021 | 18:12 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Moeldoko pantas kecewa. Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dinahkodainya gagal mendapatkan legalitas dari kementerian Hukum dan HAM.

Berbagai laporan yang dilayangkan oleh kubu tersebut terhadap AHY juga ditolak oleh pihak kepolisian. Terakhir, salah satu juru bicara Kubu KLB yang paling sering tampil di televisi, Razman Arif Nasution, mengundurkan diri.

Kegagalan demi kegagalan yang diderita “Kelompok Deli Serdang” itu tak ayal membuat beberapa pengamat meragukan tuah politisi-politisi senior eks PD yang bergabung di dalamnya.


“Dalam kasus KLB, kekurangan kubu Pak Moeldoko sangat elementer yaitu kelengkapan administratif. Ini tentu membuat banyak orang heran, kok bisa begini ya?,” ujar Robby Patria, pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Kamis (8/4).

Menurut Robby, untuk keluar dari situasi sulit yang dihadapinya, Moeldoko tak perlu ngotot memperjuangkan keabsahan KLB PD. Sebab, sepanjang apapun upaya hukum yang ditempuhnya, kubu KLB pasti akan terpentok pada persoalan administratif berupa ketiadaan mandat dari DPC-DPC PD kepada peserta KLB.

Lebih lanjut ia menyarankan agar Moeldoko mengikuti jejak Prabowo, Surya Paloh, dan Wiranto yang membentuk partai baru begitu kalah “bertarung” di Partai Golkar. Keputusan membentuk partai baru juga diambil Amien Rais saat kubunya tersisih dalam perebutan Ketua Umum PAN. Pembentukan partai  baru dianggap  langkah paling tepat bagi Moeldoko karena ia dinilai belum pernah menginvestasikan sumber daya politik maupun finansial untuk PD sebelum terjadinya KLB.

“Masih ada waktu untuk mempersiapkan segala keperluan menjelang pendaftaran dan memasuki tahapan Pemilu pada tahun depan,” kata Robby.

Jika Moeldoko membuat partai baru, Robby menyarankan agar mantan Panglima TNI itu membuat tim yang benar-benar tangguh agar upaya politik yang dilakukannya ke depan tidak gampang “melempem”. Tawaran simpatik dari mantan Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi agar Moeldoko menjajaki penggabungan dengan kelompok Bursah, kata Robby, patut disambut baik.

“Bang Bursah merupakan aktivis politik yang jelas rekam jejak keberhasilannya. Dia sukses mengantarkan PBR, walaupun kecil, punya fraksi sendiri di DPR,” kata Robby.

Bursah sendiri, dalam ajakannya kepada Moeldoko menyatakan bahwa embrio partai yang dipimpinannya berisi aktivis-aktivis muda dan mengusung platform baru yang berpihak pada pemberdayaan sektor pertanian, UMKM, serta perburuhan.

Selain dengan Bursah, Moeldoko juga dinilai perlu menjajaki aliansi dengan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang dipimpin Agus Jabo, dedengkot Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRIMA sendiri diinisiasi oleh PRD dan beberapa organisasi kemasyarakatan dan saat ini sangat aktif melakukan konsolidasi di berbagai provinsi.

“Kader-kader PRIMA memiliki kualifikasi mentor politik yang baik. Jika kubu KLB bergabung dengan PRIMA, akan jadi keuntungan politik tersendiri buat Pak Moel. Setidaknya, ia akan mendapatkan asupan strategi yang jauh lebih kaya ketimbang yang didapatkannya sekarang,” kata Samsul Joyobintoro, eks aktivis 1998 Yogyakarta.

Jadi, kapan Moeldoko ngopi bareng Bursah dan Jabo?

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya