Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara pada pertemuan Kepala Negara di PBB tentang Arsitektur Utang dan Likuiditas Internasional di Era Covid-19/Venezuela Report

Dunia

Venezuela Desak Restrukturisasi Utang Untuk Negara Berkembang Di Tengah Pandemi

SENIN, 05 APRIL 2021 | 15:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Transformasi sistem keuangan global merupakan yang mendesak untuk dilakukan saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan serta kesalahan "neorealisme" yang telah menghancurkan dunia.

Begitu kata Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada pertemuan Kepala Negara di PBB tentang Arsitektur Utang dan Likuiditas Internasional di Era Covid-19 yang digelar akhir pekan lalu.

Dia dengan tegas mengusulkan restrukturisasi utang untuk negara-negara berkembang.


"Penting agar kondisi tertentu negara berkembang diperhitungkan, terutama ekonomi yang lebih kecil," ujar Maduro, seperti dimuat Venezuela Reports Jumat (2/4).

"Lebih dari penangguhan sementara, kami membutuhkan restrukturisasi lengkap, dan ini tidak berarti penyerahan kedaulatan, ” sambungnya.

Lebih lanjut dia menekankan keprihatinan bahwa sejak awal pandemi, sekitar 131 juta orang jatuh miskin di seluruh dunia.

Untuk menghadapi konsekuensi ekonomi dan sosial yang masih tidak dapat diprediksi, dia mendorong revisi yang mendalam dari kondisi utang.

Pada kesempatan yang sama, dia juga mengecam tindakan paksaan sepihak pengambilan alihan aset rakyat seperti yang terjadi di Venezuela.

"Kami menuntut sekali lagi, akhir dari blokade ekonomi, keuangan dan komersial terhadap rakyat kami," demikian Maduro.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya