Berita

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah/Net

Politik

Larangan Mudik Harus Dipertimbangkan Secara Komprehensif

SENIN, 05 APRIL 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Larangan mudik lebaran bagi masyarakat perlu untuk dikaji kembali. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai harus ada pertimbangan yang komprehensif dari pemerintah dalam menerbitkan sebuah kebijakan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang belum berakhir seharusnya tidak serta-merta dijadikan alasan untuk melarang masyarakat mudik. Sebaliknya, pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum tersebut untuk membuat terobosan.

“Momentum ini harus kita kelola sebagai exercise untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering ditegaskan oleh pemerintah sendiri," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/4).


Pemerintah, sambungnya, bisa menjadikan pemulihan kesehatan masyarakat, yang kini lebih baik seiring program vaksinasi, sebagai bahan pertimbangan.

Selain pemulihan kesehatan, juga bisa menimbang aspek ekonomi. Sebab, lanjut politisi PDIP itu, kebijakan publik yang baik adalah menimbang banyak aspek secara komprehensif.

"Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting," ujar Said.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya