Berita

Tangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicium Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko/Net

Politik

Sebelum Ramadhan, Baiknya Moeldoko Secara Ksatria Minta Maaf Ke SBY Dan Jokowi

MINGGU, 04 APRIL 2021 | 12:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Karir mentereng Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) tidak bisa lepas dari andil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, sudah seharusnya jelang bulan suci Ramadhan, Moeldoko sowan ke kediaman kedua presiden tersebut meminta maaf atas ulahnya yang berupaya mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat.

“Sebelum bulan suci Ramadhan atau lebaran secara tulus ikhlas dan satria sebaiknya Moeldoko meminta maaf pada Jokowi dan SBY. Karena walau bagaimanapun rakyat indonesia tahu karier Moeldoko bisa cemerlang karena SBY dan Jokowi,” ujar pendiri Jaringan Nusantara, Aam kepada wartawan, Minggu (4/4).


Dengan datang dan meminta maaf, maka Moeldoko akan memberi contoh kepada generasi muda Indonesia betapa pentingnya pendidikan budi pekerti, sopan santun, adat istiadat, dan budaya meminta maaf kepada orang yang lebih tua.

Selain itu, Moeldoko juga akan mengajarkan cara berterima kasih pada orang yang sudah membesarkan namanya.

“Karena itulah watak ksatria yang sejatinya,” sambung Aam.

Pemerintah, lanjut Aam, sudah resmi menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko dan gerombolannya. Untuk itu, Moeldoko harus dengan penuh kesadaran dan keberanian tinggi memberi sanksi moril kepada Jhoni Alen Marbun Cs, karena cerita mereka sangat jauh dari fakta hukum yang ada.

Lebih jauh, Aam mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo ada karena demokrasi ada di Indonesia. Demi menjaga demokrasi, maka Aam menyarankan agar Moeldoko menerima secara sportif keputusan Menkumham Yasonna dan menanggalkan penobatannya sebagai ketua umum Demokrat.

Moeldoko juga berkewajiban membubarkan Demokrat versi KLB agar tidak ada penyalagunaan dan tidak menjadi benalu di kemudian hari.

“Karena demi apapun, mereka yang terlibat dari awal hingga konggres KLB abal-abal berlangsung, sudah cacat secara politik, moral dan hukum, sejarah telah mencatatnya,” tutupnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya