Berita

Moeldoko bersama kelompoknya usai menggelar KLB/Net

Politik

Tiga Kemungkinan Bagi Kelompok Moeldoko Usai Ditolak Pemerintah

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing pun mengurai ada tiga kemungkinan yang bisa dilakukan bagi kelompok yang menggelar Kongres Luas Biasa (KLB) sepihak ini.

Pertama adalah melebur dengan kubu AHY. Hal ini bisa dilakukan jika kubu Moeldoko dapat menerima keputusan Menkumham secara lapang dada. Mereka dapat ‘melebur’ kembali menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang kuat.


“Di sana akan terjadi komunikasi politik di internal partai untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan politik baru. Namun bila ini terjadi, posisi tawar dari kubu Demokrat Moeldoko melemah,” katanya kepada wartawan, Kamis (1/4).

Kemungkinan kedua adalah mereka mendirikan partai baru. Hal ini amat memungkinkan lantaran Moeldoko cs kerap menuding Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tidak demokratis.

Pendirian partai baru bisa menjadi solusi yang ditempuh jika ingin tetap menyampaikan aspirasi yang dirasa buntu di bawah kepemimpinan AHY.

Sementara kemungkinan terakhir adalah kubu Moeldoko akan melempem dan memudar begitu saja. Kalau hal ini terjadi maka persepsi publik terhadap tokoh-tokoh yang terlibat KLB kemarin tidak akan positif.

“Dari tiga kemungkinan itu, yang lebih rasional adalah mendirikan partai baru, yang namanya saya sarankan Partai Demokrat Demokratis,” katanya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya