Berita

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly bersama sejumlah politisi PDIP lain di GBK, Jakarta/Ist

Politik

Yasonna: Dokumen 'KLB' Deli Serdang Belum Sempurna

MINGGU, 21 MARET 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dokumen yang dilaporkan Partai Demokrat versi 'KLB' Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dinyatakan belum lengkap.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, permohonan pengesahan kepengurusan versi KLB Deli Serdang telah diteliti dan masih ada kekurangan.

"Sudah kami teliti. Ada yang belum sempurna, belum cukup. Jumat (19/3) kami telah mengirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya," ujar Yasonna di acara 'Aksi Hijau' PDIP di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (21/3).


Politisi PDIP ini mengatakan, pihaknya memberi tenggat waktu kepada Jhoni Allen dkk untuk melengkapinya berkas yang belum lengkap hingga satu pekan ke depan.

"Kami kan punya waktu 7 hari, mungkin Senin atau Selasa nanti kita lihat lagi. Kalau lengkap kita teruskan, kalau tidak lengkap kita ambil keputusan," kata Yasonna.

Namun demikian, ia tak membuka secara gamblang berkas yang belum dilengkapi KLB Deli Serdang.Ia hanya mengacu pada kelengkapan yang telah tertuang pada undang undang.

"Ya enggak usah disampaikan kepada kalian, pokoknya masih harus dilengkapi dokumen-dokumen seperti persyaratan pelaksanaan sesuai AD/ART, 2/3 untuk DPD, 1/2 DPC, izin majelis tinggi, itu debatable lah, tapi yang substansi tadi kita cek," demikian Yasonna.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya