Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Politik

Dua Periode Penting Untuk Cegah Presiden Jadi Boneka Cukong

MINGGU, 21 MARET 2021 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

UUD Negara Republik Indonesia telah secara eksplisit membatasi masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode. Pembatasan ini dinilai memiliki alasan yang signifikan untuk keberpihakan kepemimpinan di negeri ini.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman bahkan menekankan agar MPR tetap menolak adanya amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Sekalipun keinginan amandemen itu muncul dari rakyat.

“Gimana kalau rakyat yang mau 3 periode? Tetap tidak boleh!” tegasnya lewat akun Twitter pribadi yang dilihat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/3).


Pernyataan Benny Harman ini bukan tanpa alasan. Menurutnya pembatasan 2 periode adalah hal penting yang bertujuan untuk mencegah presiden memperluas atau menyalahgunakan kekuasaan.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah untuk mencegah presiden menjadi kaki tangan kelompok tertentu.

 â€œUntuk mencegah presiden menjadi boneka para cukong dan kaum oligarkis,” tutupnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya