Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto/Ist

Politik

Tolak Impor Beras, Politisi PDIP: Mendag Perlu Tiru Jokowi Pentingkan Wong Cilik

SABTU, 20 MARET 2021 | 16:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana impor beras sebesar 1 juta ton oleh Kementerian Perdagangan dinilai tidak didasari kajian dan data yang memadai.

"Data Kemendag dengan data kementerian dan lembaga terkait justru saling bertolak belakang soal stok beras ini. Ini menunjukkan bahwa selama ini ego sektoral masih mengakar kuat di tiap kementerian," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Sabtu (20/3).

Berdasarkan data yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait, kata dia, ketersediaan stok beras masih cukup. Ia piun menyinggung pernyataan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso bahwa potensi produksi pada periode Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras.

"Dengan kata lain itu mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. Lalu, di mana urgensinya impor beras jika data saja menunjukkan stok masih aman?" sindir politisi PDIP itu.

Darmadi menyarankan agar Menteri Perdagangan, M Lutfi yang masih ngotot mnengimpor beras untuk membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk dialog. Melalui dialog, Mendag bisa menyajikan data yang komprehensif, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

"Ajak duduk bareng semua pemangku kepentingan yang terkait soal ini. Mendag harusnya belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat," sambung anggota Baleg DPR RI ini.

Yang jelas, kata Darmadi menegaskan, sepanjang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, PDIP akan dengan tegas menolak setiap kebijakan, termasuk kebijakan impor beras.

"Apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak apalagi berkaitan dengan wong cilik, PDIP akan konsisten dan berdiri tegak bersama rakyat menolak kebijakan impor beras ini yang berpotensi merugikan," tegasnya.

"Di satu sisi, Mendag harus perhatikan kepentingan para petani, di sisi lain kepentingan publik secara luas. Supply dan demand mesti jadi patokan sebelum mengambil kebijakan," tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya