Tolak Impor Beras, Politisi PDIP: Mendag Perlu Tiru Jokowi Pentingkan Wong Cilik

Rencana impor beras sebesar 1 juta ton oleh Kementerian Perdagangan dinilai tidak didasari kajian dan data yang memadai.

"Data Kemendag dengan data kementerian dan lembaga terkait justru saling bertolak belakang soal stok beras ini. Ini menunjukkan bahwa selama ini ego sektoral masih mengakar kuat di tiap kementerian," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Sabtu (20/3).

Berdasarkan data yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait, kata dia, ketersediaan stok beras masih cukup. Ia piun menyinggung pernyataan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso bahwa potensi produksi pada periode Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras.

"Dengan kata lain itu mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. Lalu, di mana urgensinya impor beras jika data saja menunjukkan stok masih aman?" sindir politisi PDIP itu.

Darmadi menyarankan agar Menteri Perdagangan, M Lutfi yang masih ngotot mnengimpor beras untuk membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk dialog. Melalui dialog, Mendag bisa menyajikan data yang komprehensif, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

"Ajak duduk bareng semua pemangku kepentingan yang terkait soal ini. Mendag harusnya belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat," sambung anggota Baleg DPR RI ini.

Yang jelas, kata Darmadi menegaskan, sepanjang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, PDIP akan dengan tegas menolak setiap kebijakan, termasuk kebijakan impor beras.

"Apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak apalagi berkaitan dengan wong cilik, PDIP akan konsisten dan berdiri tegak bersama rakyat menolak kebijakan impor beras ini yang berpotensi merugikan," tegasnya.

"Di satu sisi, Mendag harus perhatikan kepentingan para petani, di sisi lain kepentingan publik secara luas. Supply dan demand mesti jadi patokan sebelum mengambil kebijakan," tutupnya.