Berita

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem Okky Asokawati/Net

Politik

Pengalaman Setahun Covid-19 Harus Jadi Modal Melokalisasi Sebaran Varian Baru

KAMIS, 11 MARET 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemunculan varian baru Covid-19 jenis B117 yang terkonfirmasi masuk di Indonesia harus dicermati secara serius. Pemerintah harus menegakkan aturan dan menjalankan testing sesuai standar badan kesehatan dunia (WHO).

"Masuknya varian baru virus Covid-19 di Indonesia harus diwaspadai dengan serius," kata Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem Okky Asokawati kepada wartawan, Kamis (11/3).

Menurutnya, pemerintah juga harus terbuka terhadap penyebaran Covid-19 varian baru agar memudahkan penelusuran di tengah masyarakat. Ia berharap, varian baru ini dapat dilokalisir dan dipastikan tidak menyebar secara masif.


“Pengalaman selama satu tahun dalam penanganan Covid-19 semestinya dapat menjadi modal untuk melokalisir penyebaran varian baru Covid-19 ini,” ucapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini menyebutkan pemerintah agar tetap secara konsisten melakukan testing terhadap masyarakat dan melakukan penelusuran (tracing) kepada pihak yang melakukan kontak erat dengan penderita Covid-19.

“Testing dan tracing harus senantiasa dilakukan dan sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO)," katanya.

Menurut Okky, tren penurunan penderita Covid-19 secara global dalam beberapa waktu terakhir jangan membuat kendur pemerintah dalam melakukan tracing, testing dan treatment (3T).

“Pemerintah harus senantiasa melakukan tracing, testing dan treatment secara disiplin. Jangan kendur,” tegasnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk menegakkan aturan protokol kesehatan melalui skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia.

"Penerapan PPKM Mikro harus diikuti dengan penegakan aturan di lapangan. Aparat harus turun ke lapangan untuk memastikan penegakan protokol kesehatan," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya