Berita

Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara/Net

Politik

Pengamat: Dinamika Demokrat Rawan Memicu Demo Dan Perang Buzzer

KAMIS, 11 MARET 2021 | 04:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sulit mengakhiri polemik Partai Demokrat yang kini diserang klaim KLB Deli Serdang dengan legowo, baik dari kepemimpinan sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Moeldoko versi 'KLB' Deli Serdang.

Menurut Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, akan ada proses panjang yang mengiringi upaya penggulingan kepemimpinan AHY di Demokrat.

"Jika salah satu kubu dimenangkan oleh Kemenkumham, maka mekanisme pengadilan (PTUN), Kasasi, MA, akan ditempuh oleh kubu yang dikalahkan. Belum lagi kemungkinan munculnya aksi demonstrasi dan perang buzzer yang tidak berkesudahan," tegas Igor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/3).


"Bagi Presiden, ini tentu tidak produktif dan dapat mengganggu roda perekonomian, apalagi saat energi pemerintah sedang terpusat dalam mengatasi pandemi Covid-19," sambungnya.

Melihat ekses yang akan terjadi, penting bagi pemerintah untuk mengambil keputusan secara cermat.

Bagi Igor, sikap pemerintah yang hingga kini dianggap masih netral sudah cukup baik. Namun ke depan juga perlu ada opsi lain, selain diam menunggu langkah Kemenkumham.

"Bisa saja diwujudkan skenario 'win-win solution'. Misalnya kedua kubu diakui dan sah, salah satu pihak mengganti nama partai, simbol, dan lain-lain. Kedua kubu tersebut juga akan diakui sebagai peserta dalam Pemilu 2024 yang akan datang," terang pengamat politik dari Universitas Jayabaya ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya