Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Absennya UNDIP Dalam Konsorsium Vaksin Nasional Seolah Mengerdilkan Vaksin Nusantara

KAMIS, 11 MARET 2021 | 02:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tidak masuknya Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dalam konsorsium vaksin nasional yang mengembangkan Vaksin Merah Putih menjadi perdebatan di Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay melihat, absennya UNDIP dalam konsorsium vaksin nasional seolah-olah mengerdilkan penelitian Vaksin Nusantara yang digagas eks Menkes Terawan Agus Putranto bersama Undip dan RSUP Kariadi Semarang.

"Itu ada 7 lembaga inisiator Vaksin Merah Putih, lembaga Eikjman, LIPI, UI, UGM, ITB, Unair, Unpad. Tidak ada UNDIP? Bukankah penelitian Vaksin Nusantara juga didanai Kementerian Kesehatan, kok enggak ada (UNDIP)?" tegas Saleh dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).


Saleh itu menyebut kondisi ini membuat Terawan seakan-akan tersudutkan di hadapan publik.

"Ini seakan-akan Vaksin Nusantara diam-diam bikin sendiri, dan yang paling pahitnya lagi adalah muncul di luar sana seakan-akan Vaksin Nusantara itu adalah keinginan pribadi Jenderal Terawan," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta Kementerian Kesehatan serta Kementerian Riset dan Teknologi mendukung penuh penelitian UNDIP terhadap Vaksin Nusantara.

"Ini jangan sampai membuat distorsi pemikiran kita. Selama yang dilakukan UNDIP itu sesuai metodologi penelitian yang benar, itu harus diakui," tegasnya.

Vaksin Merah Putih tengah dikembangkan oleh enam lembaga penelitian yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional yang dibentuk pada 9 September 2020 lalu.

Keenam lembaga tersebut antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Airlangga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya