Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Absennya UNDIP Dalam Konsorsium Vaksin Nasional Seolah Mengerdilkan Vaksin Nusantara

KAMIS, 11 MARET 2021 | 02:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tidak masuknya Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dalam konsorsium vaksin nasional yang mengembangkan Vaksin Merah Putih menjadi perdebatan di Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay melihat, absennya UNDIP dalam konsorsium vaksin nasional seolah-olah mengerdilkan penelitian Vaksin Nusantara yang digagas eks Menkes Terawan Agus Putranto bersama Undip dan RSUP Kariadi Semarang.

"Itu ada 7 lembaga inisiator Vaksin Merah Putih, lembaga Eikjman, LIPI, UI, UGM, ITB, Unair, Unpad. Tidak ada UNDIP? Bukankah penelitian Vaksin Nusantara juga didanai Kementerian Kesehatan, kok enggak ada (UNDIP)?" tegas Saleh dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/3).


Saleh itu menyebut kondisi ini membuat Terawan seakan-akan tersudutkan di hadapan publik.

"Ini seakan-akan Vaksin Nusantara diam-diam bikin sendiri, dan yang paling pahitnya lagi adalah muncul di luar sana seakan-akan Vaksin Nusantara itu adalah keinginan pribadi Jenderal Terawan," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta Kementerian Kesehatan serta Kementerian Riset dan Teknologi mendukung penuh penelitian UNDIP terhadap Vaksin Nusantara.

"Ini jangan sampai membuat distorsi pemikiran kita. Selama yang dilakukan UNDIP itu sesuai metodologi penelitian yang benar, itu harus diakui," tegasnya.

Vaksin Merah Putih tengah dikembangkan oleh enam lembaga penelitian yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional yang dibentuk pada 9 September 2020 lalu.

Keenam lembaga tersebut antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Airlangga.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya