Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan pemerintah yang membuka kran impor 1 juta ton melalui penugasan pada Perum Bulog.
Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid menyatakan kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi.
Kata Ahmad Tauhid, kekhawatiran itu semakin kuat karena awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang.
"Masa panen diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG (gabah kering giling). Begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Tauhid, Sabtu (6/3).
Tauhid menerangkan, jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020, maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton.
Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton.
Dengan hitungan tersebut, lanjut Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton.
"Kecuali tahun 2021 kita menghadapi gagal panen yang luar biasa sehingga anjlok produksi beras kita. Jadi menurut saya impor beras tidak perlu dilakukan," katanya.
Atas dasar itu, Tauhid meminta pemerintah, khususnya Perum Bulog untuk melakukan pembelian padi secara besar-besaran.
Dengan ara itu, Tauhid meyakini kedaulatan pangan nasional tidak terganggu oleh kebijakan importasi.
"Apalagi disampaikan beberapa waktu oleh Pak Presiden bahwa kita harus mengutamakan produk dalam negeri," katanya.
