Olimpiade Musim Dingin 2022 dijadwalkan digelar di Beijing, China/Associated Press
Sejumlah politisi Partai Republik mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 yang akan digelar di Beijing, China.
Melalui cuitan pada Minggu (28/2), mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan boikot harus dilakukan karena adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia oleh China terkait minoritas Uighur.
"Kita harus memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 di China," tulis Haley, seperti dimuat AFP.
"Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi para atlet kita. Harus dipertimbangkan genosida yang terjadi di China dan prospek bahwa memberdayakan China akan menyeabkan kengerian yang lebih besar di masa mendatang," lanjut sekutu mantan Presiden Donald Trump itu.
Awal pekan ini, anggota Kongres Partai Republik, John Katko juga menulis surat terbuka kepada Presiden Joe Biden yang ia unggah di situs resminya.
"Partisipasi dalam Olimpiade yang diadakan di negara yang secara terbuka melakukan genosida tidak hanya merusak nilai-nilai bersama, tetapi juga menutupi janji bagi semua orang yang mencari masyarakat yang bebas dan adil," tulisnya.
Dan awal bulan ini sekelompok senator AS memperkenalkan resolusi yang berupaya untuk memindahkan Olimpiade dari China. Mereka mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk menerima tawaran baru sehingga Olimpiade dapat diselenggarakan di negara yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia.
Awal bulan ini, koalisi 180 organisasi hak asasi juga menyerukan boikot.
Dalam sebuah pernyataan, IOC mengatakan bahwa kekhawatiran yang diangkat, termasuk mengenai hak asasi manusia telah disampaikan pada pemerintah dan otoritas setempat di China.
Kementerian Luar Negeri China telah menepis kekhawatiran itu dan menyebutnya bermotivasi politik dan sangat tidak bertanggung jawab.
Olimpiade dijadwalkan akan dimulai pada 4 Februari 2021, hanya enam bulan setelah penundaan Olimpiade Musim Panas Tokyo.
Menurut AS dan sejumlah negara, China melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Di mana kelompok hak asasi manusia percaya bahwa ada setidaknya satu juta Uighur yang ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.
Selain terkait Uighur, China juga mendapat tekanan atas tindakan kerasnya di Hong Kong dan Taiwan.
