Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Parlemen Kanada Tekan Pemerintahan Justin Trudeau Untuk Resmikan Mosi China Lakukan Genosida Pada Uighur

SELASA, 23 FEBRUARI 2021 | 13:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hubungan yang memanas antara Beijing dan Ottawa sepertinya akan terus membara setelah anggota parlemen Kanada memilih untuk melabeli perlakuan China terhadap orang Uighur di Xinjiang sebagai genosida, pada Senin (22/2) waktu setempat,  Sebuah langkah yang dikecam oleh Tiongkok sebagai ‘provokasi jahat'.

Mosi yang mengatakan perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang merupakan genosida, disahkan dengan suara bulat di Dewan Perwakilan Rakyat Kanada. Parlemen kemudian menekan pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau untuk segera meresmikan mosi tersebut.

Mosi itu juga menyerukan agar Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dipindahkan jika ‘genosida’ yang mereka tudingkan berlanjut, seperti dikutip dari AFP, Selasa (23/2).


Langkah Kanada mengikuti apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat yang telah lebih dulu menuding China melakukan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang Januari lalu, sehari sebelum Donald Trump lengser dari jabatannya.

Sebelumnya, Trudeau mengatakan pada hari Jumat bahwa ada laporan pelanggaran signifikan yang muncul dari Xinjiang. Dan setelah pertemuan G7, dia mengatakan Kanada sedang berkonsultasi dengan sekutu internasionalnya tentang penggunaan istilah ‘genosida’ untuk apa yang terjadi di Uighur.

Beijing tidak tinggal diam. Mereka membalas pada Selasa (23/2), dan menyebut mosi itu sebagai tindakan memalukan dan provokasi jahat terhadap 1,4 miliar orang China.

“Upaya Kanada untuk menahan perkembangan China melalui pengesahan mosi terkait Xinjiang tidak akan berhasil,” kata kedutaan besar China di Ottawa dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan juga menuduh anggota parlemen Kanada ‘munafik dan tidak tahu malu’ karena menggunakan alasan hak asasi manusia untuk terlibat dalam manipulasi politik di Xinjiang.

Seruan tindakan yang berkembang di Kanada menggemakan keluhan tentang catatan hak asasi manusia China di negara-negara Barat lainnya, termasuk Amerika Serikat di mana Presiden Joe Biden berusaha membangun kembali aliansi untuk mempertahankan tekanan pada Beijing.

Presiden baru AS telah mengkritik Beijing atas situasi hak asasi manusianya, terutama pelanggaran di Xinjiang, termasuk dalam panggilan maraton dua jam dengan pemimpin China Xi Jinping.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp di Xinjiang, Pemerintah China kemudian membela mereka sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme Islam.

Beijing pada Senin juga mengatakan bahwa perlakuannya terhadap etnis minoritas di Xinjiang dan Tibet telah menonjol sebagai contoh cemerlang kemajuan hak asasi manusia China.

Dan Menteri Luar Negeri Wang Yi kemudian mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui sambungan video, bahwa “tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa atau penindasan agama di Xinjiang.”

Pernyataan terbaru Kanada bisa dipastikan akan merusak hubungan kedua negara yang memang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Hubungan kedua negara memburuk pada akhir 2018, sejak penangkapan eksekutif Huawei Meng Wanzhou atas surat perintah AS. Tindakan yang kemudian ‘dibalas’ dengan penahanan dua warga Kanada - mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor - oleh China.

Kedua pria itu hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar sejak ditahan atas tuduhan mata-mata.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya