Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin, Saleh Daulay Minta Pemerintah Masifkan Sosialisasi

SENIN, 22 FEBRUARI 2021 | 14:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 41 persen masyarakat menolak atau tidak bersedia untuk divaksin. Hal ini merupakan temuan serius yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Begitu yang dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, lewat keterangannya, Senin (22/2).

“Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin. Jumlahnya mencapai 41 persen,” ucap Saleh.


Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah tidak menganggap remeh temuan tersebut. Justru harus ditindaklanjuti dengan bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.

"Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kampanye pemerintah soal vaksinasi ini belum sepenuhnya masuk di kalangan masyarakat dan belum dipahami oleh masyarakat mengenai urgensi vaksinasi.

“Makanya, mereka tadi takut enggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” imbuh Saleh.

Saleh menambahkan masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk menangani pandemi Covid-19.

"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” paparnya.

Menyinggung adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau divaksinasi, Saleh berpendapat sanksi itu tidak bisa dijadikan parameter untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia,” demikian Saleh Daulay.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

"Surat" dari MSCI, Gempa di IHSG

Sabtu, 31 Januari 2026 | 08:06

Jelang Harlah ke-100 NU, Ribuan Warga Nahdliyyin Padati Istora Senayan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:58

Sebelum Letakkan Jabatan, Mahendra Siregar Beri Sinyal Positif untuk Danantara

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:51

Kevin Warsh, Veteran Bank Sentral Calon Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:41

OJK Buka Pintu bagi Danantara dalam Rencana Demutualisasi BEI

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:17

Donald Trump Resmi Tunjuk Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:04

Pantai Larangan Tegal Penuh Kayu Gelondongan dari Gunung Slamet

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:29

Polri di Bawah Presiden Pastikan Tugas Kamtibmas Berjalan Baik

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:06

Yel-yel Panitia Haji

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:49

LaNyalla Dorong Pemulihan Cepat Ekosistem Pulau Gili Iyang

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:20

Selengkapnya