Sudah Keduluan Negara Lain, Indef Anggap Kebijakan Gratis Pajak Mobil Baru Terlambat

Rencana kebijakan penghapusan pajak mobil baru yang akan diberlakukan pemerintah bulan depan dinilai terlambat. Sebab pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor diyakini akan kembali normal pada pertengahan 2021.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad di acara diskusi bertajuk "Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?" pada Minggu sore (21/2).

Saat memaparkan datanya, Tauhid mengatakan bahwa penjualan kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 meningkat dibanding sebelum terjadinya pandemi.

Sebelum pandemi, atau rentang waktu Maret 2019 sampai dengan Februari 2020, penjualan seluruh tipe, termasuk tipe 4x2 kurang dari 1500 CC sebesar 0,98 persen. Sementara pada saat pandemi dalam rentang waktu Maret 2020 sampai dengan Desember 2020, penjualan seluruhnya sebesar 5,36 persen.

"Artinya tanpa ada (penghapusan) PPnBM pun pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor untuk kelas di bawah 1500 CC maupun yang lain ini akan kembali menuju normal," ujar Tauhid Ahmad.

PPnBM sendiri adalah, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil baru yang akan dihapus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai Maret 2021.

Merujuk tren peningkatan pembelian tersebut, Tauhid kemudian mempertanyakan efektivitas kebijakan yang akan diterapkan hingga Desember 2021 itu.

"Seberapa efektif ini diberikan? Ya ini akan kembali pada titik pertumbuhan normalnya. Katakanlah dia akan mencapai penjualan sekitar 1 juta per tahun di angka hampir 80 ribu perbulan, itu enggak lama lagi. Saya kira pertengahan tahun akan normal, apalagi ada PPnBM," jelas Tauhid.

Oleh karenanya, ia menilai kebijakan tersebut tak terlalu berpengaruh mengingat saat ini kondisi penjualan kendaraan bermotor sudah lumayan membaik.

"Saya kira kalau ini (kebijakan gratis pajak mobil baru) dilakukan, sepertinya sudah relatif terlambat. Karena beberapa negara sudah melakukan di pertengahan tahun 2020," pungkasnya.