Berita

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas/Repro

Politik

Inkonsistensi Jokowi: Banjir Jakarta Dan Mobil Murah

MINGGU, 21 FEBRUARI 2021 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Inkonsistensi ditunjukkan Joko Widodo dalam mengambil kebijakan, baik saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun duduk di kursi presiden seperti saat ini.

Inkonsistensi ditunjukkan mulai dari penanganan banjir Jakarta maupun soal mobil murah. Terkait penanganan banjir, Jokowi kala masih menjabat sebagai gubernur DKI menyebut akan lebih mudah mengatasi bila menjabat sebagai Presiden RI.

Kemudian inkonsistensi kembali ditunjukkan Jokowi berkenaan mobil murah. Disoroti Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, Jokowi sempat menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC).


"Waktu itu Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa, 'yang kita perlukan bukan mobil murah, tapi transportasi murah'," ujar Darmaningtyas dalam diskusi virtual bertajuk 'Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?' yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Minggu sore (21/2).

Gubernur Jokowi bahkan sempat berkirim surat kepada Wakil Presiden saat itu, Boediono untuk menolak kebijakan LCGC karena dinilai akan memperparah kemacetan di Jakarta.

"Saat ini beliau sebetulnya bisa mengimplementasikan apa yang beliau kritik saat itu (menolak mobil murah), (tapi) justru beliau jalani saat ini. Artinya, orang yang sama 7 tahun lalu mengkritik kebijakan, sekarang malah menjalaninya," jelas Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, kebijakan penghapusan sampai dengan diskon 25 persen pajak mobil baru akan mengulang persoalan yang dihadapi pada saat pelaksanaan LCGC waktu itu.

"Sebetulnya yang diperlukan adalah relaksasi untuk angkutan umum, terutama di pedesaan. Kenapa? Karena produksi di pedesaan seringkali terhambat oleh pasar, terutama terhambatnya distribusi karena terbatasnya transportasi," jelas Darmaningtyas.

Oleh karenanya, ia menilai kebijakan gratis pajak untuk mobil baru yang akan diberlakukan bulan depan dinilai tak tepat.

"Dan tentu karena pemerintah sudah bertekad akan menjadi raja kendaraan listrik di Indonesia. Semestinya yang harus dikembangkan itu adalah mobil listriknya," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya