Berita

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas/Repro

Politik

Inkonsistensi Jokowi: Banjir Jakarta Dan Mobil Murah

MINGGU, 21 FEBRUARI 2021 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Inkonsistensi ditunjukkan Joko Widodo dalam mengambil kebijakan, baik saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun duduk di kursi presiden seperti saat ini.

Inkonsistensi ditunjukkan mulai dari penanganan banjir Jakarta maupun soal mobil murah. Terkait penanganan banjir, Jokowi kala masih menjabat sebagai gubernur DKI menyebut akan lebih mudah mengatasi bila menjabat sebagai Presiden RI.

Kemudian inkonsistensi kembali ditunjukkan Jokowi berkenaan mobil murah. Disoroti Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, Jokowi sempat menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC).


"Waktu itu Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa, 'yang kita perlukan bukan mobil murah, tapi transportasi murah'," ujar Darmaningtyas dalam diskusi virtual bertajuk 'Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?' yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Minggu sore (21/2).

Gubernur Jokowi bahkan sempat berkirim surat kepada Wakil Presiden saat itu, Boediono untuk menolak kebijakan LCGC karena dinilai akan memperparah kemacetan di Jakarta.

"Saat ini beliau sebetulnya bisa mengimplementasikan apa yang beliau kritik saat itu (menolak mobil murah), (tapi) justru beliau jalani saat ini. Artinya, orang yang sama 7 tahun lalu mengkritik kebijakan, sekarang malah menjalaninya," jelas Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, kebijakan penghapusan sampai dengan diskon 25 persen pajak mobil baru akan mengulang persoalan yang dihadapi pada saat pelaksanaan LCGC waktu itu.

"Sebetulnya yang diperlukan adalah relaksasi untuk angkutan umum, terutama di pedesaan. Kenapa? Karena produksi di pedesaan seringkali terhambat oleh pasar, terutama terhambatnya distribusi karena terbatasnya transportasi," jelas Darmaningtyas.

Oleh karenanya, ia menilai kebijakan gratis pajak untuk mobil baru yang akan diberlakukan bulan depan dinilai tak tepat.

"Dan tentu karena pemerintah sudah bertekad akan menjadi raja kendaraan listrik di Indonesia. Semestinya yang harus dikembangkan itu adalah mobil listriknya," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya