Berita

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas/Repro

Politik

Inkonsistensi Jokowi: Banjir Jakarta Dan Mobil Murah

MINGGU, 21 FEBRUARI 2021 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Inkonsistensi ditunjukkan Joko Widodo dalam mengambil kebijakan, baik saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun duduk di kursi presiden seperti saat ini.

Inkonsistensi ditunjukkan mulai dari penanganan banjir Jakarta maupun soal mobil murah. Terkait penanganan banjir, Jokowi kala masih menjabat sebagai gubernur DKI menyebut akan lebih mudah mengatasi bila menjabat sebagai Presiden RI.

Kemudian inkonsistensi kembali ditunjukkan Jokowi berkenaan mobil murah. Disoroti Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, Jokowi sempat menolak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC).


"Waktu itu Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa, 'yang kita perlukan bukan mobil murah, tapi transportasi murah'," ujar Darmaningtyas dalam diskusi virtual bertajuk 'Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru?' yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Minggu sore (21/2).

Gubernur Jokowi bahkan sempat berkirim surat kepada Wakil Presiden saat itu, Boediono untuk menolak kebijakan LCGC karena dinilai akan memperparah kemacetan di Jakarta.

"Saat ini beliau sebetulnya bisa mengimplementasikan apa yang beliau kritik saat itu (menolak mobil murah), (tapi) justru beliau jalani saat ini. Artinya, orang yang sama 7 tahun lalu mengkritik kebijakan, sekarang malah menjalaninya," jelas Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, kebijakan penghapusan sampai dengan diskon 25 persen pajak mobil baru akan mengulang persoalan yang dihadapi pada saat pelaksanaan LCGC waktu itu.

"Sebetulnya yang diperlukan adalah relaksasi untuk angkutan umum, terutama di pedesaan. Kenapa? Karena produksi di pedesaan seringkali terhambat oleh pasar, terutama terhambatnya distribusi karena terbatasnya transportasi," jelas Darmaningtyas.

Oleh karenanya, ia menilai kebijakan gratis pajak untuk mobil baru yang akan diberlakukan bulan depan dinilai tak tepat.

"Dan tentu karena pemerintah sudah bertekad akan menjadi raja kendaraan listrik di Indonesia. Semestinya yang harus dikembangkan itu adalah mobil listriknya," pungkasnya.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya