Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Ist

Pesan Kunci

Pandangan Jokowi Tentang Kunci Lapangan Kerja Dipertanyakan

MINGGU, 21 FEBRUARI 2021 | 17:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada upaya melepas tanggung jawab dari pemerintah terkait penanganan lapangan pekerjaan di Indonesia yang masih jadi persoalan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kunci perluasan lapangan kerja berasal dari pelaku usaha dan dunia usaha, bukan dari pemerintah.

"Aneh jika presiden kasih statement seperti ini. Sebaliknya, kunci lapangan kerja ada di pemerintah," kata Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).

Ia menjabarkan, setidaknya ada dua kunci yang seharusnya bisa dimaksimalkan pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan efektivitas dari utang pemerintah dan BUMN dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Namun demikian, dua hal tersebut nyatanya tak berjalan maksimal. Sejak Presiden Jokowi memimpin, kata Gde, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Selain itu elastilitas setiap 1% pertumbuhan dalam menyerap tenaga kerja juga dinilai rendah.

Padahal jika pertumbuhannya efektif, 1 persen pertumbuhan bisa menyerap 500 ribu lapangan kerja baru. Namun yang terjadi, kata dia, fokus pembangunan infrastruktur oleh pemerintah justru hanya menyerap sekitar 300 ribu lapangan kerja baru.

"Itu pun hitungannya memasukkan orang yang kerja sebagai asisten rumah tangga, asongan, tukang cukur dan lain-lain," paparnya.

Utang pemerintah juga dinilainya belum mampu menyerap tenaga kerja lokal. Terkait dengan proyek infrastruktur, kata dia, kerja sama dengan China justru lebih banyak menggunakan tenga kerja asal negeri tirai bambu tersebut.

"Selain itu, banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh BUMN. Swasta yang selama ini berperan untuk menggerakkan ekonomi sektor ril justru tidak mendapat proyek. Akhirnya tidak ada perputaran uang pada sektor ritel," lanjutnya.

Oleh karenanya, ia memperingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menggurui pengusaha. Sebab bila ekonomi tumbuh bagus minimal 7 persen, dengan sendirinya dunia usaha akan menyiapkan rencana lima tahun yang ekspansif dan optimistik.

"Kesimpulannya, Jokowi jangan melepas tanggung jawabnya soal keterpurukan ekonomi nasional yang sudah terjadi sebelum Covid-19. Ucapannya ini menunjukkan ketidakpahamannya pada ekonomi makro," tandasnya.

Populer

BANI Menangkan Anak-Anak Soeharto, OC Kaligis: Kami Gugat dan Lawan

Selasa, 03 Desember 2024 | 15:57

Lebih Mulia Dagang Es Teh daripada Dagang Agama

Rabu, 04 Desember 2024 | 06:59

Haris Moti Yakin Pilkada Jakarta Lanjut Dua Putaran

Kamis, 05 Desember 2024 | 16:33

Jokowi Tekor Ratusan Miliar di Pilkada Jakarta

Senin, 02 Desember 2024 | 01:26

Informasi Dirut BNI Terlibat Pembiayaan Usaha Michael Timothy-KoinWorks Menyesatkan

Jumat, 06 Desember 2024 | 15:44

Try Sutrisno Minta LaNyalla Tetap Perjuangkan UUD 1945 Naskah Asli

Sabtu, 07 Desember 2024 | 07:00

Wall Street Pecah Rekor, Saham Meta Terbang 2,4 Persen

Sabtu, 07 Desember 2024 | 07:57

UPDATE

Trump undang Xi Jinping Hadiri Pelantikannya sebagai Presiden AS

Kamis, 12 Desember 2024 | 12:18

Majelis Umum PBB Desak Gencatan Senjata di Gaza, Dukung UNRWA

Kamis, 12 Desember 2024 | 12:17

Bulog Dorong Program Rumah Pangan Kita Makin Diminati

Kamis, 12 Desember 2024 | 12:08

Ekspor UMKM RI Baru Capai 16 Persen, Rosan Dorong Peningkatan Daya Saing

Kamis, 12 Desember 2024 | 12:00

Menag Nasaruddin Kaji Usulan Sertifikasi Ulama

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:56

Direktur Keuangan ASDP Djunia Satriawan Dipanggil KPK

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:49

Nataru di Lampung Dikawal 3.630 Personel Gabungan

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:43

Bolekaka Dimsum Festival 2024: Perkuat Kolaborasi dan Bedah Kesalahan Bisnis UMKM

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:42

Penetapan Pemenang Pilkada Jakarta Tunggu Keputusan MK

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:36

Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Bentuk Entitas Baru XLSmart

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:33

Selengkapnya