Berita

Putri Latifa membuat video yang menuduh ayahnya menyanderanya di Dubai sejak dia mencoba melarikan diri dari kota tersebut pada tahun 2018 lalu/Net

Dunia

PBB Angkat Bicara Soal Dugaan Penahanan Putri Latifa

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 22:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

PBB angkat bicara atas dugaan kasus penahanan putri penguasa Dubai Putri Latifa

Hal ini bermula setelah Putri Latifa menuduh ayahnya menyanderanya di Dubai sejak dia mencoba melarikan diri dari kota tersebut pada tahun 2018 lalu.

Tuduhan itu dia buat dalam sebuah video yang direkam secara rahasia yang dibagikan dengan BBC baru-baru ini. Dalam video yang sama, Putri Latifa mengaku bahwa dia mengkhawatirkan nyawanya.


Sebagai informasi, ayah dari Putri Latifa adalah Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dia merupakan salah satu kepala negara terkaya di dunia, penguasa Dubai dan wakil presiden Uni Emirat Arab (UEA).

Sheikh Mohammed dikenal sukses membangun kotaDubai menjadi semakin atraktif. Namun di sisi lain, kelompok hak asasi mengatakan bahwa di bawah kepempinannya, tidak ada toleransi terhadap perbedaan pendapat dan sistem peradilan dapat mendiskriminasi perempuan.

Putri Latifha sendiri, dengan dibantu teman-temannya, berupaya kabur dari Dubai untuk memulai hidup baru pada Februari 2018 lalu.

"Saya tidak diizinkan mengemudi, saya tidak diizinkan bepergian atau meninggalkan Dubai sama sekali," katanya dalam video yang direkam sebelum kabur itu.

Namun beberapa hari kemudian, sang putri ditangkap oleh pasukan komando di atas sebuah perahu di Samudra Hindia. Dia pun diterbangkan kembali ke Dubai, di mana dia dikurung sejak saat itu.

Rekaman video dari Putri Latifa itu membuat geger publik dunia. Banyak pihak mendorong PBB untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan.

Menanggapi tekanan tesebut, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pun mengeluarkan penyataan dan mengatakan bahwa mereka akan segera mempertanyakan UEA tentang kondisi Putri Latifa.

"Kami pasti akan meningkatkan perkembangan baru ini dengan UEA," kata juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Rupert Colville.

"Bagian lain dari sistem hak asasi manusia PBB dengan mandat yang relevan juga dapat terlibat setelah mereka menganalisis materi baru", sambungnya.

Sementara itu, seorang pengacara yang menyerahkan kasus tersebut ke PBB, yakni Rodney Dixon mengatakan bahwa dia berharap penyelidikan PBB akan menentukan pada akhirnya membebaskan Putri Latifa.

"PBB perlu mengadakan pertemuan serius langsung dengan mereka yang menahan (Putri Latifha) dan memastikan kesepakatan tercapai sehingga dia bisa dibebaskan," ujarnya.

"PBB sebagai badan internasional yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum internasional dapat memastikan bahwa itulah yang terjadi," sambung Dixon, seperti dikabarkan BBC (Rabu, 17/2).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya