Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD/Repro

Politik

Mahfud MD Klaim Penanganan Karhutla Makin Membaik, Pencemaran Asap Nihil

SELASA, 09 FEBRUARI 2021 | 19:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia diklaim telah menurun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD memaparkan, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 296.942 ha. Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding karhutla tahun 2015 sebesar 2,61 juta ha.

Selain itu, pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze pollution juga berangsur menurun dari tahun ke tahun.


Mahfud memaparkan, tahun 2015 transboundary haze pollution terjadi lebih dari dua bulan. Kemudian tahun 2016 terjadi pada akhir Agustus hingga September selama dua minggu. Lalu tahun 2017 terjadi pada akhir Agustus sekitar 2 hari.

"Dan pada tahun 2018 tidak ada transboundary haze atau nihil. Tahun 2019 tercatat selama 10 hari pada tanggal 13 hingga 22 September. Dan alhamdulillah pada 2020 nihil transboundary haze,” jelas Menko Mahfud dalam Rakorsus Pengendalian Karhutla Tahun 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (9/2).

Menko menegaskan, penanganan dan pencegahan Karhutla memerlukan sinergitas antara pusat dan daerah serta juga penegakan hukum. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya peningkatan upaya pencegahan karhutla melalui konsolidasi oleh seluruh pihak baik dari pusat ke daerah.

"Melakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, reward and punishment, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan, serta mengajak masyarakat turut mencegah Karhutla penting dilakukan,” lanjutnya.

Terakhir Menko Polhukam mengingatkan agar semua pihak meningkatkan bobot kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi musim kemarau yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun ini.

“Kita sudah punya pengalaman banyak sejak tahun 2015 dan sudah seharusnya kita bisa menangani lebih baik lagi dan lebih sistematis,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya