Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra /Net
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyinggung perihal ngopi-ngopi kader Partai Demokrat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Moeldoko untuk tidak menyinggung Menko Luhut.
“Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat,†kata Herzaky Mahendra Putra lewat keterangan persnya, Senin (8/2).
Dia menyimpulkan ada empat perbedaan signifikan antara pertemuan Luhut dengan kader Partai Demokrat dan pertemuan Moeldoko dengan senior Demokrat.
Pertama, kader-kader Partai Demokrat yang bertemu dengan Luhut atas keinginan sendiri dan ada yang memang sudah kenal sebelumnya.
“Sedangkan yang bertemu dengan Moeldoko, adalah kader-kader Partai Demokrat dari daerah yang tidak dikenal Moeldoko sebelumnya, yang difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan akan mendapat bantuan pasca bencana. Dan, mereka tidak tahu sebelumnya bakal bertemu Moeldoko,†katanya.
Kedua, Pertemuan beberapa kader senior dengan Luhut, tidak mengajak para pemilik suara bersama mereka. Tidak pula didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua-ketua DPC dan DPD sebelumnya secara bergantian.
“Sedangkan pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis mengontak para pemilik suara sah (ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta,†ujarnya.
Ketiga, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya, dan bahkan pencatutan nama presiden, yang dikatakan sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024.
“Sedangkan di dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden maupun pejabat-pejabat tinggi negara,†imbuhnya.
Keempat, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko.
“Sedangkan dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada janji-janji money politics yang disampaikan,†tambahnya.
Dengan empat simpulan tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah secara terstruktur dan sistematis oleh pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo.
“Sedangkan pertemuan dengan Luhut, masih bisa dikategorikan ngopi-ngopi biasa,†tandasnya.
