Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Net

Politik

DPO Ditembak Di Depan Keluarga, Ahmad Sahroni: Tidak Bisa Ditolerir!

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kejadian penembakan terhadap Deki Susanto, seorang tersangka kasus perjudian di Solok Selatan, Sumatera Barat menjadi sorotan Komisi III DPR RI.

Pasalnya, penembakan dilakukan oleh aparat Kepolisian di depan istri dan anak Deki di rumahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam keras tindakan penembakan aparat yang menyebabkan tewasnya Deki. Menurutnya, aksi penembakan di depan keluarga adalah aksi brutal yang tidak bisa ditolerir.


“Ini adalah aksi brutal, menembak hingga tewas seorang DPO di depan keluarganya. Ini kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (8/2).

"Polisi yang terlibat bukan hanya harus disanksi atau dicopot, tapi juga agar segera dimejahijaukan,” imbuh legislator Partai Nasdem ini.

Sahroni menyebutkan, bahwa dalam aturannya, penggunaan senjata api hanya dilakukan untuk keperluan melumpuhkan, bukan untuk membunuh atau menembak hingga tewas seorang tersangka ataupun DPO.

Karenanya, oknum polisi yang melakukan penembakan wajib dihukum berat dan diproses ke meja hijau.

“Senjata api polisi itu bukan untuk membunuh tersangka atau DPO di tempat, bukan sampai menembak mati. Apalagi belum ada penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus korban, jadi ini memang benar-benar tindakan kriminal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sahroni meyakini bahwa jajaran kepolisian, baik Kapolri maupun Kapolda Sumatera Barat akan mangusut kasus ini dengan serius dan transparan, hingga keadilan dapat diterima oleh pihak keluarga korban.

“Saya yakin Kapolri melalui Kapolda Sumatera Barat akan memproses hukum kasus penembakan brutal tersebut secara transparan dan akuntabel," katanya.

"Jadi kita percayakan kasus ini kepada Kepolisian, dengan tetap kita kawal dan awasi terus prosesnya. Pastinya, ini jadi pengingat juga agar polisi di mana saja tidak boleh brutal,” demikian Sahroni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya