Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni/Net

Politik

DPO Ditembak Di Depan Keluarga, Ahmad Sahroni: Tidak Bisa Ditolerir!

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kejadian penembakan terhadap Deki Susanto, seorang tersangka kasus perjudian di Solok Selatan, Sumatera Barat menjadi sorotan Komisi III DPR RI.

Pasalnya, penembakan dilakukan oleh aparat Kepolisian di depan istri dan anak Deki di rumahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam keras tindakan penembakan aparat yang menyebabkan tewasnya Deki. Menurutnya, aksi penembakan di depan keluarga adalah aksi brutal yang tidak bisa ditolerir.


“Ini adalah aksi brutal, menembak hingga tewas seorang DPO di depan keluarganya. Ini kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (8/2).

"Polisi yang terlibat bukan hanya harus disanksi atau dicopot, tapi juga agar segera dimejahijaukan,” imbuh legislator Partai Nasdem ini.

Sahroni menyebutkan, bahwa dalam aturannya, penggunaan senjata api hanya dilakukan untuk keperluan melumpuhkan, bukan untuk membunuh atau menembak hingga tewas seorang tersangka ataupun DPO.

Karenanya, oknum polisi yang melakukan penembakan wajib dihukum berat dan diproses ke meja hijau.

“Senjata api polisi itu bukan untuk membunuh tersangka atau DPO di tempat, bukan sampai menembak mati. Apalagi belum ada penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus korban, jadi ini memang benar-benar tindakan kriminal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sahroni meyakini bahwa jajaran kepolisian, baik Kapolri maupun Kapolda Sumatera Barat akan mangusut kasus ini dengan serius dan transparan, hingga keadilan dapat diterima oleh pihak keluarga korban.

“Saya yakin Kapolri melalui Kapolda Sumatera Barat akan memproses hukum kasus penembakan brutal tersebut secara transparan dan akuntabel," katanya.

"Jadi kita percayakan kasus ini kepada Kepolisian, dengan tetap kita kawal dan awasi terus prosesnya. Pastinya, ini jadi pengingat juga agar polisi di mana saja tidak boleh brutal,” demikian Sahroni.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya