Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan/Net

Politik

Survei LSI: Mayoritas Pelaku Usaha Nilai Kerja Pemerintah Atasi Ekonomi Selama Pandemi Oke

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 22:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama pandemi Covid-19 bagi para pelaku usaha baik usaha menengah kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB) dinilai baik.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sejak Desember 2020 hingga Januari 2021 terhadap seribu pelaku usaha yang menjadi responden.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, mayoritas pelaku usaha menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk menangani dampak ekonomi dari Covid-19 itu baik.


Di mana, sebanyak 53,8 persen dari semua responden, 53,8 persen dari kalangan UMK, dan 54,4 persen dari kalangan UMB menyatakan bahwa kinerja pemerintah menangani dampak ekonomi itu baik.

"Meskipun yang menyatakan buruk juga cukup banyak sekitar 30-an persen. Jadi mayoritas menyatakan baik, meski ada catatan negatifnya. Tapi secara umum pandangannya positif," ujar Djayadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Djayadi membeberkan, ada alasan tersendiri terkait penilaian responden terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi selama masa pandemi. Mayoritas responden yang menilai buruk karena bantuan tidak sampai kepada kalangan pengusaha. Selain itu, implementasi program tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

"Jadi ada 19,6 persen menyatakan bahwa bantuan tidak sampai ke mereka. Di kalangan UMB lebih besar lagi, yaitu 25 persenan menyatakan bantuan yang seharusnya mereka dapat itu tidak sampai," jelas Djayadi.

Sementara yang menyatakan kinerja pemerintah baik karena banyak program untuk membantu dunia usaha di masa wabah Covid-19 dan program bantuan untuk dunia usaha terealisasi.

"Umumnya karena banyak program yang mereka rasakan bisa membantu para pelaku usaha mengatasi masalah yang dihadapi akibat pandemi," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya