Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan/Net

Politik

Survei LSI: Mayoritas Pelaku Usaha Nilai Kerja Pemerintah Atasi Ekonomi Selama Pandemi Oke

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 22:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama pandemi Covid-19 bagi para pelaku usaha baik usaha menengah kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB) dinilai baik.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sejak Desember 2020 hingga Januari 2021 terhadap seribu pelaku usaha yang menjadi responden.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, mayoritas pelaku usaha menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk menangani dampak ekonomi dari Covid-19 itu baik.


Di mana, sebanyak 53,8 persen dari semua responden, 53,8 persen dari kalangan UMK, dan 54,4 persen dari kalangan UMB menyatakan bahwa kinerja pemerintah menangani dampak ekonomi itu baik.

"Meskipun yang menyatakan buruk juga cukup banyak sekitar 30-an persen. Jadi mayoritas menyatakan baik, meski ada catatan negatifnya. Tapi secara umum pandangannya positif," ujar Djayadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Djayadi membeberkan, ada alasan tersendiri terkait penilaian responden terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi selama masa pandemi. Mayoritas responden yang menilai buruk karena bantuan tidak sampai kepada kalangan pengusaha. Selain itu, implementasi program tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

"Jadi ada 19,6 persen menyatakan bahwa bantuan tidak sampai ke mereka. Di kalangan UMB lebih besar lagi, yaitu 25 persenan menyatakan bantuan yang seharusnya mereka dapat itu tidak sampai," jelas Djayadi.

Sementara yang menyatakan kinerja pemerintah baik karena banyak program untuk membantu dunia usaha di masa wabah Covid-19 dan program bantuan untuk dunia usaha terealisasi.

"Umumnya karena banyak program yang mereka rasakan bisa membantu para pelaku usaha mengatasi masalah yang dihadapi akibat pandemi," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya