Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan/Net

Politik

Survei LSI: Mayoritas Pelaku Usaha Nilai Kerja Pemerintah Atasi Ekonomi Selama Pandemi Oke

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 22:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama pandemi Covid-19 bagi para pelaku usaha baik usaha menengah kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB) dinilai baik.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sejak Desember 2020 hingga Januari 2021 terhadap seribu pelaku usaha yang menjadi responden.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, mayoritas pelaku usaha menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk menangani dampak ekonomi dari Covid-19 itu baik.


Di mana, sebanyak 53,8 persen dari semua responden, 53,8 persen dari kalangan UMK, dan 54,4 persen dari kalangan UMB menyatakan bahwa kinerja pemerintah menangani dampak ekonomi itu baik.

"Meskipun yang menyatakan buruk juga cukup banyak sekitar 30-an persen. Jadi mayoritas menyatakan baik, meski ada catatan negatifnya. Tapi secara umum pandangannya positif," ujar Djayadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Djayadi membeberkan, ada alasan tersendiri terkait penilaian responden terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi selama masa pandemi. Mayoritas responden yang menilai buruk karena bantuan tidak sampai kepada kalangan pengusaha. Selain itu, implementasi program tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

"Jadi ada 19,6 persen menyatakan bahwa bantuan tidak sampai ke mereka. Di kalangan UMB lebih besar lagi, yaitu 25 persenan menyatakan bantuan yang seharusnya mereka dapat itu tidak sampai," jelas Djayadi.

Sementara yang menyatakan kinerja pemerintah baik karena banyak program untuk membantu dunia usaha di masa wabah Covid-19 dan program bantuan untuk dunia usaha terealisasi.

"Umumnya karena banyak program yang mereka rasakan bisa membantu para pelaku usaha mengatasi masalah yang dihadapi akibat pandemi," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya