Pengamat: KPK Pasti Berani Usut Anggota DPR Yang Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membongkar keterlibatan siapapun terkait proyek bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, semua nama yang disebut-sebut diduga terlibat dalam bancakan kasus bansos harus diproses menurut hukum yang berlaku.

"Termasuk misalnya apabila melibatkan anggota DPR," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Apalagi, kata Saiful, KPK juga harus berani mengungkap temuan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) soal dugaan keterlibatan pejabat eselon I di Kementerian Sosial (Kemensos) dan anggota DPR RI berinisial ACH yang diduga terlibat pengaturan proyek bansos dengan kode "Bina Lingkungan".

"Harus dibongkar seterang-terangnya agar jangan hanya JPB yang hanya diproses secara hukum. Saya kira siapapun termasuk yang disebut-sebut seperti Ihsan Yunus dan Herman Herry, termasuk sosok ACH yang disebut-sebut oleh MAKI," jelas Saiful.

Saiful pun meyakini KPK akan berani mengungkap siapapun yang terlibat dalam perkara bansos yang menjerat Juliari yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP PDIP ini.

"KPK pasti berani mengungkap semua. Mensos saja berani apalagi anggota DPR. Pasti KPK mampu dan berani untuk mengungkap semuanya. Kita tunggu gebrakan KPK minimal melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat," pungkasnya.