Berita

Pegiat media sosial, Abu Janda/Net

Politik

Dituding Dendam Karena FPI Dibubarkan, Ketum KNPI: Abu Janda Emang Tukang Bacot

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama tegas membantah bahwa laporannya terhadap pegiat sosial, Permadi Arya alias Abu Janda didasari dendam karena Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh pemerintah.

Haris Pertama tegas menekankan bahwa pelaporan yang dilakukannya karena Abu Janda dinilai telah berbuat rasis kepada aktivis Papua, Natalius Pigai dan menghina Islam.

Dia juga menyebut tudingan yang disampaikan Abu Janda atas dirinya menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang suka menebar fitnah.


"Ini kan (Abu Janda) emang tukang bacot (banyak cocot/banyak omong), tukang sebar fitnah aja,” kesalnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Haris menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dengan Habib Rizieq Shihab dan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI.

“Saya tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari FPI dalam sejarah hidup saya," tegas politisi Golkar itu.

Bahkan, Haris juga merasa heran dengan pernyataan Abu Janda yang menuding pelaporan ke polisi karena adanya rasa dendam.

Sebab, dirinya sama sekali tidak mengenal Abu Janda. Sebatas pengetahuannya, Abu Janda sebatas orang yang aktif di media sosial dan sua memprovokasi.

“Twitnya menulis kata-kata yang memprovokasi, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, masyarakat," tekannya.

Haris kembali menegaskan bahwa laporan soal dugaan perbuatan rasis yang dilakukan Abu Janda kepada warga Papua, khususnya mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bukan atas nama pribadinya, melainkan atas nama KNPI.

"Bilang ke dia (Abu Janda), jangan mempengaruhi polisi dengan fitnah-fitnah. Jadi kita yakin polisi dalam penegakkan hukum. Jadi kita dukung Polri, karena penegakkan hukum ini hari ini harapan masyarakat ada di perubahan Polri presisi ini," pungkas Haris.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya