Berita

Pegiat media sosial, Abu Janda/Net

Politik

Dituding Dendam Karena FPI Dibubarkan, Ketum KNPI: Abu Janda Emang Tukang Bacot

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama tegas membantah bahwa laporannya terhadap pegiat sosial, Permadi Arya alias Abu Janda didasari dendam karena Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh pemerintah.

Haris Pertama tegas menekankan bahwa pelaporan yang dilakukannya karena Abu Janda dinilai telah berbuat rasis kepada aktivis Papua, Natalius Pigai dan menghina Islam.

Dia juga menyebut tudingan yang disampaikan Abu Janda atas dirinya menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang suka menebar fitnah.


"Ini kan (Abu Janda) emang tukang bacot (banyak cocot/banyak omong), tukang sebar fitnah aja,” kesalnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Haris menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dengan Habib Rizieq Shihab dan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI.

“Saya tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari FPI dalam sejarah hidup saya," tegas politisi Golkar itu.

Bahkan, Haris juga merasa heran dengan pernyataan Abu Janda yang menuding pelaporan ke polisi karena adanya rasa dendam.

Sebab, dirinya sama sekali tidak mengenal Abu Janda. Sebatas pengetahuannya, Abu Janda sebatas orang yang aktif di media sosial dan sua memprovokasi.

“Twitnya menulis kata-kata yang memprovokasi, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, masyarakat," tekannya.

Haris kembali menegaskan bahwa laporan soal dugaan perbuatan rasis yang dilakukan Abu Janda kepada warga Papua, khususnya mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bukan atas nama pribadinya, melainkan atas nama KNPI.

"Bilang ke dia (Abu Janda), jangan mempengaruhi polisi dengan fitnah-fitnah. Jadi kita yakin polisi dalam penegakkan hukum. Jadi kita dukung Polri, karena penegakkan hukum ini hari ini harapan masyarakat ada di perubahan Polri presisi ini," pungkas Haris.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya