Berita

Pegiat media sosial, Abu Janda/Net

Politik

Dituding Dendam Karena FPI Dibubarkan, Ketum KNPI: Abu Janda Emang Tukang Bacot

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama tegas membantah bahwa laporannya terhadap pegiat sosial, Permadi Arya alias Abu Janda didasari dendam karena Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh pemerintah.

Haris Pertama tegas menekankan bahwa pelaporan yang dilakukannya karena Abu Janda dinilai telah berbuat rasis kepada aktivis Papua, Natalius Pigai dan menghina Islam.

Dia juga menyebut tudingan yang disampaikan Abu Janda atas dirinya menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang suka menebar fitnah.


"Ini kan (Abu Janda) emang tukang bacot (banyak cocot/banyak omong), tukang sebar fitnah aja,” kesalnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Haris menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun bertemu dengan Habib Rizieq Shihab dan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI.

“Saya tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari FPI dalam sejarah hidup saya," tegas politisi Golkar itu.

Bahkan, Haris juga merasa heran dengan pernyataan Abu Janda yang menuding pelaporan ke polisi karena adanya rasa dendam.

Sebab, dirinya sama sekali tidak mengenal Abu Janda. Sebatas pengetahuannya, Abu Janda sebatas orang yang aktif di media sosial dan sua memprovokasi.

“Twitnya menulis kata-kata yang memprovokasi, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, masyarakat," tekannya.

Haris kembali menegaskan bahwa laporan soal dugaan perbuatan rasis yang dilakukan Abu Janda kepada warga Papua, khususnya mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bukan atas nama pribadinya, melainkan atas nama KNPI.

"Bilang ke dia (Abu Janda), jangan mempengaruhi polisi dengan fitnah-fitnah. Jadi kita yakin polisi dalam penegakkan hukum. Jadi kita dukung Polri, karena penegakkan hukum ini hari ini harapan masyarakat ada di perubahan Polri presisi ini," pungkas Haris.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya